Kebersamaan partai koalisi dalam Sekretariat Gabungan tetap harmonis. Semua berjalan baik, tidak ada gesekan berarti. Komunikasi yang terjalin tetap lancar, baik dan tetap akrab, tidak ada ganjalan apa pun.

Karena itu, kepada pers, Ahad (17/10), Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini Partai Golkar tidak akan keluar dari Sekretariat Gabungan dan tetap konsisten. "Saya yakin Partai Golkar akan konsisten dalam barisan koalisi Setgab."

Keyakinan Anas itu didasarkan pada komunikasi intensif yang dilakukan oleh Setgab, termasuk dengan Partai Golkar. Menurut dia, kebersamaan partai koalisi di Setgab berjalan baik, tidak ada masalah. Komunikasi dengan semua partai koalisi berjalan bagus.

"Misalnya waktu uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI, calon Kapolri. Semua berjalan baik," ujar Anas.

Ia menegaskan, Partai Golkar bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang penting bagi kami, Golkar bagian dari koalisi pemerintahan dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie adalah Ketua Harian Setgab," kata mantan anggota DPR Ri itu.

Namun demikian, Partai Demokrat tidak akan ikut campur dengan masalah internal Partai Golkar, termasuk keinginan Golkar mengkaji kembali posisinya di Setgab. "Kami tidak boleh ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar. Apa yang terjadi dengan Golkar, itu internal mereka," kata Anas.

Ketua Umum Angkatan Muda Partai (AMPG) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, AMPG akan meminta Partai Golkar meninjau ulang posisinya di Setgab. "Boleh dong, AMPG DPP Partai Golkar berpikir ulang untuk posisinya di Setgab. AMPG akan mengkaji lebih dalam tentang keberadaan Partai Golkar di Setgab," kata Yorrys.

Permintaan itu, kata Yorrys, karena selama ini Setgab tidak konsisten dalam menjalankan agenda besar untuk kebaikan bangsa ini dan hal itu sangat berpengaruh pada partai-partai termasuk Partai Golkar. "Kalau kebijakan Setgab salah, yang terkena imbas Partai Golkar karena Ketua Hariannya adalah Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie," kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Islam Nasional Azzyumardi Azra bahkan lebih tegas mengatakan, Setgab hanya menguntungkan Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat. "Partai Golkar harus berani membuat pilihan untuk keluar atau tidak dari Setgab karena Setgab tidak efektif, tidak konsisten dan cenderung sebagai `bumper` saja," kata Azzyumardi.