Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta fokus pada salah satu tugasnya. Yakni mengawasi kinerja pemerintah. DPR tidak wajib ikut serta dalam tanggap darurat.

“Tugas DPR melakukan pengawasan. Bukan tanggap darurat. Tolong dipahami, DPR bukan eksekutor,”ujar Marzuki Alie, Ketua DPR kepada wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (28/10).

Terkait hal itu, katanya, kunjungan kerja DPR ke daerah dan ke luar negeri maupun pada masa-masa reses ini, tidak boleh terganggu.

Marzuki mengingatkan, semua di DPR ada tugasnya masing-masing. “Jangan gara-gara Mentawai, kita berhenti bekerja,”ujarnya.

Untuk penanganan bencana, menurut Marzuki, pemerintah memiliki badan khusus penanggulangan bencana. Badan tersebut lah yang menurut Marzuki paling bertanggungjawab dalam tanggap bencana.

"Kan ada BNPB, ada dananya. Untuk tanggap darurat masing-masing sudah bekerja,”katanya. Presiden sebenarnya tidak perlu turun langsung. “Tapi karena bentuk empati beliau, makanya ke sana," ujar Marzuki.

Karena itulah Marzuki belum ingin ke Mentawai. Marzuki akan ke Mentawai belakangan setelah BNPB menyelesaikan tugasnya memberikan bantuan kepada korban bencana.

"Nanti setelah BNBP bekerja, kita datang. Kita awasi bagaimana pengucuran dananya," jelas Marzuki.

Marzuki meminta semua komisi yang akan ke luar negeri tidak membatalkan misinya. Sebab, menurutnya DPR butuh suntikan ilmu dari studi banding ke luar negeri.