Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mencabut Surat Keputusannya yang pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Pembekuan itu berdampak pada banyak aspek sepak bola nasional.

Permintaan itu disampaikan JK dalam pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, yang dihadiri juga oleh Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, dan Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan di Istana Wakil Presiden, Senin (25/05).

JK meminta Menpora merevisi Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 tentang sanksi administratif berupa pembekuan terhadap PSSI. Pencabutan itu, ujar JK, semata-mata demi menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA.

“Dalam pertemuan tadi disepakati sepak bola nasional harus tetap jalan dan berkompetisi dengan baik. Untuk itu, PSSI harus aktif lagi. Setelah (SK) itu direvisi, maka otomatis (PSSI) sudah diizinkan dan persoalan pun selesai,” ujar JK.

Hari ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga mengeluarkan putusan sela yang menunda pemberlakukan SK Menpora tentang pembekuan PSSI tersebut.

JK meyakini seluruh lapisan masyarakat menginginkan sepak bola nasional kembali aktif, berkompetisi, dan berkegiatan seperti biasa. “PSSI tidak perlu meminta persetujuan kan. yang penting keinginan kita semua agar sepak bola nasional kita kembali bergerak," ujar JK.

Wapres mengatakan, organisasi sepak bola nasional itu akan melalui pengawasan tim transisi yang dibentuk pemerintah. Dia juga meminta PSSI untuk menjalankan kegiatan sesuai aturan. “Harus sesuai ikut aturan, jangan macam-macam, pengaturan pemain, sesuai aturan saja," tandas JK.