Kritik yang datang dari para guru besar berbagai perguruan tinggi merupakan bagian dari dinamika politik. Pemerintah tetap harus mendengarkan kritikan tersebut.

"Saya kira bagian dari dinamika politik. Tentu harus perhatikan," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Selasa (6/2/2024).

Menurut Ma'ruf, Pemerintah harus mengambil berbagai langkah untuk merespons kritikan tersebut. Pemerintah harus bisa menjawabnya agar isu tersebut tidak melebar. 

Wapres berharap agar petisi tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya.

"Mudah-mudahan saja hanya sampai pada pertanyaan ya. Jadi bisa diatasi. Tidak timbulkan hal-hal yang lebih jauh," kata Wapres.

Sebelumnya, gelombang kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang dari sivitas akademika berbagai kampus. Aksi ini dimulai dari pembacaan petisi Bulaksumur oleh para guru besar Universitas Gajah Mada (UGM). 

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, (31/1/2024).

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta turut mendesak Presiden Jokowi menghentikan tindakan melawan hukum. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI, Joko Widodo." kata Rektor UII Prof Fathul Wahid, Kamis (1/2/2024).

Ada pun, pernyataan sivitas akademika UII diberi tema Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam penilaian UII, jelang pemilihan umum kekuasaan secara terang-terangan digunakan untuk mendukung kepentingan politik kubu tertentu, dengan mengerahkan sumber daya negara.

Selanjutnya, sejumlah Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan kegelisahannya menyikapi situasi bangsa saat ini. Mereka prihatin tatanan hukum dan demokrasi hancur pada tahun pemilu.

"Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi menumpuk. Kekuasaan membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang pemilu," kata Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo, Jumat (2/2/2024).

Terbaru, Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia (Pertinasia) menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pertina khawatir terulangnya politik tirani.

Pertinasia khawatir akan terulang kembali politik tirani. Kemudian, mobilisasi penggunaan pemanfaatan birokrasi aparat negara juga dikhawatirkan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam Pemilu 2024," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pertinasia drs Andang Subaharianto di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa (6/2/2024).[].