Dipastikan kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan Priok, Jakarta Utara segera pulih, menyusul bentrok warga setempat dan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pemerintah DKI Jaya pada Rabu (14/04).
"Kenyataan di lapangan kegiatan ekspor dan impor sudah pulih. Jadi tidak boleh terganggu karena pastinya berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia," kata Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan, di Ambon, Sabtu (17/04).
Susantono yang berada di Ambon dalam rangka meresmikan sejumlah proyek Kementerian Perhubungan di Maluku itu memastikan stabilitas keamanan di Priok juga sudah kondusif sehingga kegiatan ekspor dan impor terjamin kembali kelancarannya. "Situasi sudah pulih dan telah disepakati alternatif penanganannya. Ini merupakan jaminan kegiatan ekspor dan impor secepatnya pulih," tegasnya.
Susantono memastikan berdasarkan kesepakatan dari berbagai komponen bangsa yang mendorong situasi di Priok secepatnya pulih. "Kesepakatan tersebut juga memutuskan rencana pembenahan mekanisme di Priok sehingga ini merupakan jaminan bagi pengusaha," ujarnya.
Disinggung berapa kerugian sehubungan insiden tersebut, Susantono menjelaskan belum mengetahuinya. "Saya belum mengetahui, hanya kemungkinan PT Pelindo sedang menghitungnya. Terpenting sekali lagi kegiatan ekspor dan impor di sana jangan terganggu," katanya.
Pada kesempatan lain Gubernur DKI Fauzi Bowo mengemukakan kerugian yang diderita Pemprov DKI Jakarta dari kerusuhan yang terjadi di makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, mencapai Rp22,9 miliar. "Kerugian akibat kerusakan, hilang dan terbakarnya peralatan dan perlengkapan operasional Satpol PP mencapai Rp22,9 miliar," katanya.
Rincian peralatan yang rusak, hilang dan terbakar antara lain 24 unit truk senilai Rp7,099 miliar, 43 mobil operasional panther senilai Rp9,69 miliar, 14 mobil operasional KIA pick up senilai Rp1,78 miliar, dua mobil komando senilai Rp453,45 juta, dua mobil kijang senilai Rp240 juta dan satu sepeda motor senilai Rp24,499 juta. Selain itu, juga harus dilakukan penggantian untuk 575 unit helm antihuruhara senilaiRp287,5 juta, 575 tameng antihuruhara senilai Rp562,925 juta dan 575 rompi pulset senilai Rp2,806 miliar.
Dengan kerugian sebesar itu, Gubernur berharap agar kerusuhan yang terjadi di Jalan Dobo, Koja, Jakarta Utara itu tidak terulang kembali karena penggantian peralatan itu akan dilakukan melalui APBD DKI yang notabene merupakan uang rakyat. Bentrokan yang terjadi antara petugas Satpol PP dengan warga itu menelan korban tiga petugas Satpol PP tewas dan melukai sedikitnya 100 orang lainnya, termasuk petugas kepolisian.
© Copyright 2024, All Rights Reserved