Setelah lama ditunggu-tunggu banyak pihak, akhirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuat statement resmi mengenai Mou perdamaian antara RI-GAM. Pernyataan resmi TNI tersebut tidak mempermasalahkan MoU tersebut tapi mengenai masalah teknis di lapangan yaitu pengumpulan dan pemusnahan senjata GAM.

"Kami tidak berkeberatan jika TNI tidak dilibatkan dalam proses pengumpulan dan pemusnahan senjata GAM, karena itu sudah konsekuensi dari nota kesepahaman damai yang telah ditandatangani," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kohirin Suganda, Minggu (28/8).

Namun, TNI minta agar AMM dapat bertindak transparan dalam proses pengumpulan dan pemusnahan senjata hingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan dan pemusnahan senjata tersebut sesuai ketetapan dalam nota kesepahaman damai pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

Berdasar nota kesepahaman antara pemerintah dan GAM jumlah senjata milik GAM yang akan dimusnahkan adalah 840 pucuk. Senjata-senjata tersebut akan dimusnahkan di 10 lokasi antara lain Banda Aceh, Bireun, Lhokseumawe, Meulaboh, Sigli, Langsa dan Tapak Tuan.

Cara pengumpulan senjata itu akan dilakukan dalam dua metode. Pertama, GAM mengumpulkan senjatanya ke titik-titik lokasi yang telah ditentukan. Dan kedua, GAM akan didatangi oleh tim AMM yang tergabung dalam Mobile Decomentioning Team (MDT).

Pengumpulan senjata itu menurut rencana akan efektif dilakukan sejak 15 September hingga Desember 2005 dalam empat tahapan. Pengumpulan dan pemusnahan senjata GAM akan diikuti dengan penarikan sejumlah pasukan non-organik TNI. Setiap tahapan akan dikumpulkan sekitar 210 pucuk senjata atau setara dengan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan non organik yang akan ditarik.

Wakil Ketua AMM Letnan Jenderal Nipat Tonglek mengatakan, penyerahan senjata GAM akan dimulai 15 September di lokasi yang akan ditentukan kemudian. Senjata hanya diberikan kepada AMM, tanpa dihadiri TNI, karena AMM-lah yang diberi tanggung jawab itu oleh MoU Helsinki. Senjata dikumpulkan dan kemudian dihancurkan dengan cara memotongnya.

Deputi Bidang Kemiliteran AMM Jenderal Jaako Oksanen mengatakan "Proses penyerahan senjata akan sangat transparan. Kami memberikan laporan dan bukti kepada TNI dan Polri. Kami akan mengundang wartawan pada waktu-waktu tertentu untuk melihatnya" jelasnya.