Presiden Susilo Bambang Yudhoyo meminta agar biaya kampanye para calon kepala daerah diturunkan. Jangan terlalu banyak biaya money politics dan terlalu banyak biaya untuk pilkada. Ditengarai biaya pemilihan yang tinggi ini menjadi salah satu faktor banyaknya ala daerah yang tersangkut dengan korupsi.

Pesan Presiden itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kantor Wapres, Jumat (23/04). Gamawan mengumpamakan jika biaya untuk sebuah kampanye pilkada mencapai Rp50 miliar, maka kepala daerah yang terpilih harus banting tulang mencari ganti uang pemilihan. Sedangkan, gaji kepala daerah tidak sebesar itu.

"Kalau habis Rp 50 miliar untuk kampanye, artinya setahun baru balik Rp 10 miliar. Artinya Rp 850 juta perbulan. Dari mana dia cari? Karena itu terjadilah seperti sekarang ini, (korupsi)," kata Gamawan.

Gamawan menyebut tidak hanya faktor itu yang menyebabkan banyak kepala daerah terganjal pidan. Ada pula faktor ketidaktahuan bahwa sebuah kebijakan dapat berimplikasi pidana. Akibatnya, mereka terjerat kasus hukum.

Mencermati maraknya kasus kepala daerah yang tersangkut pidana, Gamawan menegaskan, mulai tahun depan pemerintah pusat akan membekali pengetahuan kepada semua kepala daerah terpilih. Tujuannya untuk mencegah terjadinya politik uang saat pilkada, serta menghindarkan kepala daerah agar tidak membuat kebijakan yang bisa berimplikasi pidana.

"Kita juga minta tolong pada partai, partailah yang lebih siap menghadapi hal seperti itu ke depan," tandas dia.