Dubes Indonesia untuk Lebanon Abdullah Syarwani mengatakan, tim pendahulu dari Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Departemen Luar Negeri (Deplu) dijadwalkan segera melakukan peninjauan lokasi di Lebanon untuk penempatan pasukan perdamaian RI di bawah payung PBB.

"Sebanyak 12 anggota tim advance dari Mabes TNI dan Deplu segera akan tiba di Lebanon untuk meninjau tempat penempatan pasukan Indonesia di selatan Lebanon," kata Dubes Syarwani.

Pelaksana Fungsi Politik KBRI Beirut, Anindita Harimurti Axioma, secara terpisah mengutarakan, pihak KBRI Lebanon sendiri telah melakukan peninjauan di kawasan selatan Lebanon yang akan ditempati pasukan internasional, termasuk kontingen dari Indonesia.

"Kendati sejauh ini belum ada instruksi Jakarta, KBRI Beirut telah berinisiatif melakukan peninjauan di kawasan selatan Lebanon untuk persiapan pasukan dari Indonesia," kata Anindita.

Mengenai penolakan Israel atas pasukan perdamaian dari negara-negara yang belum menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu, Dubes Syarwani menilainya sebagai tidak realistik.

"Saya kira (penolakan Israel) itu sama sekali tidak masuk akal dan tidak realistik. Sebab, partisipasi kontingen Indoensia dalam pasukan perdamaian ini adalah permintaan PBB," papar Dubes Sharwani, merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701.

"Jadi Israel dalam hal ini tidak berhak melarang negara mana pun untuk mengirimkan pasukannya bila diminta PBB," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan akan menyumbangkan pasukan perdamaian berjumlah 1.000 personel TNI untuk menjalankan misi perdamaian di kawasan yang tercabik-cabik akibat gempuran militer Israel itu.

Menlu Israel Tzipi Livni pekan lalu menyatakan bahwa negaranya menolak negara-negara Muslim yang belum menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk berpartisipasi mengirimkan pasukan perdamaian di selatan Lebanon.

Di mata Israel, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang telah menyatakan kesiapan mengirimkan pasukannya, seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh, dinilai tidak layak mengirimkan pasukannya. Namun, PBB dan negara-negara yang ditolak Israel tersebut tampaknya tidak menghiraukan penolakan pemerintah negeri Zionis itu.