Menteri PUPR yang juga menjabat Plt Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkap masalah utama dalam pembangunan Ibu IKN.

Basuki mengatakan, masalah utama IKN ialah investasi yang hingga kini juga tidak kunjung masuk karena terkendala lahan. Investasi susah masuk ke IKN disebabkan karena status lahan untuk investor hingga saat ini belum jelas. 

Masalah utama pertanahan dan investasi itu terungkap usai Basuki ditunjuk Presiden Joko Widodo ()Jokowi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Donny Rahajoe yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Basuki, pembekuan transaksi pertanahan yang ada di IKN selama ini membuat ketidakjelasan status tanah bagi para investor. 

Akibatnya investor yang menanamkan modalnya di IKN tidak bisa membeli tanah, namun hanya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu tertentu.

"Masih perlu dipercepat adalah yang dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas dan kerjasama yang belum jelas," kata Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

Menurut Basuki, ke depannya yang menjadi fokus utama pekerjaan sebagai Plt Otorita IKN adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan. Terutama bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN. 

"Jadi kami berdua segera memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu," kata Basuki.

Basuki mengatakan, dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB di atas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika menanamkan modalnya.

Basuki menjelaskan, mengingat komposisi pembiayaan pembangunan IKN ditargetkan menggunakan APBN 20%. Sedangkan sisanya 80% menggunakan pembiayaan di luar APBN, maka sebaik untuk skema investasi langsung dari badan usaha maupun skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. []