Dalam setahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghabiskan anggaran Rp18,6 triliun hanya untuk membayar gaji dan tunjangan pegawainya. Besaran gaji dan tunjangan ini dinilai Wakil Gubenur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terlalu tinggi dan perlu di evaluasi. Apalagi, sistem penggajian yang diterapkan dianggap masih bisa dimanipulasi, terutama untuk poin tunjangan kinerja daerah (TKD).

"Kita harus introspeksi gaji pegawai di Jakarta. Setahun bisa menghabiskan Rp18,6 triliun, sudah termasuk dengan gaji PHL (Pekerja Harian Lepas). Soalnya, kalau menurut hemat saya, dengan gaji segitu kan maunya tidak ada korupsi. Tapi kan tetap ada, ujar Djarot kepada pers, di Jakarta, Selasa (05/04).

Djarot menceritakan pengalamannya selama 10 tahun memimpin Blitar sebagai Walikota. Selama dia memerintah, gaji pegawainya dinilai tidak terlalu tinggi, tetapi kinerjanya dinilai sudah memuaskan.

Itulah yang membuat sistem pemerintahan di Blitar, disebut Djarot, sebagai sistem yang sehat, karena tidak hanya memberi reward berupa uang yang besar, namun juga turut membina karakter pegawainya.

"Saya lebih suka bangun jiwa dan karakternya dulu. Lagian, dapat gaji besar, belum tentu tidak korupsi. Itu tidak berhubungan," tutur Djarot.

Politisi PDIP itu mengusulkan agar sistem penggajian PNS di DKI Jakarta dikaji kembali, sembari membina mental para PNS agar tidak lagi melanggar aturan dengan korupsi dalam bentuk apapun.