Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi di halaman Wisma Negara, kompleks Istana Negara, menerima 13 bidan yang mewakili ribuan para Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari seluruh tanah air yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (07/05).

Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) angkatan tahun 2005 asal Provinsi Banten Reni Rosalinda kepada Seskab dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta konfirmasi tentang terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 07 Tahun 2013. Di dalamnya tertulis bahwa bidan PTT hanya bisa diangkat sebanyak dua kali.

“Bila itu memang berlaku mungkin tahun depan saya akan pensiun dari bidan PTT, memasuki tahun kesembilan," kata Reni sebagaimana dikutip dari lama Sekretaris Kabinet, Selasa (07/05).

Sedangkan, bidan PTT dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Retno, mengatakan, Permenkes tersebut hanya mengatur dokter dan tenaga ahli untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus. Retno meminta Menkes untuk memberi kesempatan kepada bidan PTT untuk dapat menjadi PNS melalui jalur khusus.

Sementara seorang bidan mewakili rekan-rekannya membacakan tuntutan mereka, yang meliputi: menolak Permenkes Nomor 07 Tahun 2013 yang mengatur penugasan bidan PTT hanya dua kali, mMemohon penugasan kembali sebagai bidan PTT secara berkelanjutan dan mohon diangkat sebagai PNS.

Menanggapi hal tersebut, Seskab Dipo Alam berjanji akan melaporkan hasil pertemuan dengan para bidan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Presiden itu mendengar, jangan lupa buka Twitter nya (@S.B.Yudhoyono). Para bidan bisa sampaikan pada Twitternya Bapak Presiden supaya langsung didengar oleh Presiden," kata Dipo, yang beberapa hari lalu juga telah membuka akun twitter @dipoalam49.

Salah Paham

Sementara itu, menanggapi tuntutan para bidan PTT tersebut, Menkes Nafsiah Mboi mengatakan, adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan Permenkes. Menurut Menkes, Permenkes Nomor 07 Tahun 2013 memang mengatur tentang pengangkatan bidan PTT tapi tidak mengalami perubahan dari Permenkes sebelumnya, yakni Permenkes Nomor 683 Tahun 2011.

Nafsiah mengatakan, Permenkes Nomor 683 Tahun 2011 mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Kepres Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pedagawai Tidak Tetap.

Jadi, kata Nafsiah, untuk Bidan PTT aturan pengangkatannya tetap sama dengan peraturan lama. "Bidan-bidan PTT diangkat untuk satu kali masa tugas selama tiga tahun, boleh diperpanjang sampai dua kali, berarti sembilan tahun. Setelah sembilan tahun diharapkan pemerintah daerah akan mengangkat mereka sebagai pegawai negeri," jelas Nafsiah Mboi.

Nafsiah menyebutkan, Permenkes Nomor 07 Tahun 2013 khusus mengatur para dokter PTT, sesuai permintaan daerah, maka masa tugasnya dua tahun. Para bidan PTT, kata Nafsiah, boleh melamar kembali bila masa tugasnya sudah berakhir.

Para bidan mengungkapkan, dalam praktik di lapangan mereka diminta biaya hingga puluhan juta rupiah untuk bisa melamar kembali. Bahkan untuk dapat menjadi PNS mereka diminta uang pelicin Rp30 juta hingga Rp150 juta.

Selain itu, para bidan juga mengeluhkan adanya edaran dari dinas kesehatan yang melarang bidan PTT mengikuti pendidikan. "Saya minta tolong Bu Menteri agar tetap bisa mengabdi sebagai bidan dan melanjutkan sekolah," kata seorang bidan .

Mereka berharap, dengan status PNS akan menjamin masa depan mereka. Sebagai bidan PTT mereka mengaku menerima honor Rp590.000 pada tahun 2009 dan Rp1.450.000 pada tahun 2013.

Didampingi Staf Ahli Menkes Bidang Mediko Legal Prof Budi Sampurna, Menkes Nafsiah Mboi berjanji akan membahas tutntan para bidan PTT bersama menteri terkait.

Selain itu, Menkes juga akan memanggil para kepala dinas kesehatan seluruh Indonesia, guna menghilangkan kesalahpahaman dan menjelaskan kembali Permenkes Nomor 07 Tahun 2013 maupun Kerpres Nomor 23 Tahun 1994.