Jakarta, Kompas - Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (7/8). Said dimintai keterangan soal mekanisme pengambilan keputusan dan apakah ada atau tidak ada unsur kerugian negara.

Said, seusai pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, menjelaskan bahwa dirinya diperiksa terkait dengan program Bank Settlement Plan (BSP) penjualan tiket domestik PT Garuda Indonesia Airways (GIA). Said menjelaskan bahwa di dalam pemeriksaan ia ditanyai empat pertanyaan.

Namun, Said menolak berkomentar saat ditanya bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di PT Garuda terkait dengan proyek BSP penjualan tiket domestik PT Garuda.

"Tanyakan itu ke penyidik KPK ya. Saya sebagai pejabat yang dimintai keterangan sebaiknya tidak berkomentar karena kalau saya berkomentar itu bisa mengganggu proses penyidikan di KPK," jelas Said.

Ia hanya melanjutkan, proyek BSP penjualan tiket domestik Garuda itu terjadi pada saat Undang-Undang (UU) BUMN disahkan. UU BUMN baru ada pada tahun 2003, sedangkan proyek BSP sudah dimulai tahun 2001. "Namun, tentu ada undang-undang lain yang mengatur, misalnya UU Perseroan Terbatas dan UU Keuangan Negara. Jadi memang harus ditelusuri landasan hukumnya saat itu apa," tutur Said.

Selain meminta keterangan Said Didu, KPK juga memeriksa Ketua Steering Committee BSP penjualan tiket domestik PT Garuda Indonesia Airways (GIA) Bachrul Hakim.

Untuk kasus dugaan korupsi dalam proyek BSP penjualan tiket domestik, KPK sudah memeriksa Direktur Pemasaran PT Garuda Agus Prijanto dan sejumlah manajer PT Garuda Indonesia.

Informasi yang diperoleh Kompas, kasus dugaan korupsi dalam proyek BSP penjualan tiket domestik PT Garuda ini diduga terjadi beberapa penyimpangan, yakni pembayaran dari para agen yang menjual tiket Garuda ke rekening BSP di Citibank, adanya selisih waktu antara pembayaran dari para agen dan dana yang disetorkan BSP ke PT Garuda sehingga dipertanyakan soal overnight bank dari pembayaran tersebut, dan adanya beberapa pembayaran yang macet dari para agen.