Kebebasan pers sebagai bagian dari cita-cita reformasi perlu terus dikembangkan namun demikian kebebasan pers yang dinikmati insan pers Indonesia harus dibarengi dengan menjunjung tinggi etika profesional, bersikap obyektif dan adil di dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi.

Dalam konteks kebangsaan, pers nasional diharapkan mengedepankan kepentingan nasional dalam pemberitaan dan menjunjung tinggi nasionalisme dalam kerangka membangun dan mempertahankan negara kesatuan RI.

Demikian buah pikiran Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal Purn Susilo Bambang Yudhoyono ketika berbicara dalam Seminar “ Mencari Format Baru Wajah Pers Indonesia” yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Studi Informasi dan Media (SINEMA) di Makassar, Selasa 10 Juni 2003.

Seminar ini dihadiri sekitar 500 orang peserta dari berbagai kalangan antara lain mahasiswa, dosen dan aktivis LSM serta pejabat daerah. Selain SBY, pembicara lain seperti ahli hukum pidana Prof Dr. Loebby Loqman SH, DR Hafied Cangara, Dekan Fisip Universitas Hasanuddin dan Marwan Mas SH MA, dosen fakultas Hukum Universitas 45 Makkasar juga tampil memberikan sumbangan pikiran dalam seminar ini.

Menurut Yudhoyono, pers nasional yang bebas saat ini harus terus didukung sebagai kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun pers sendiri harus bisa bersikap profesional dan tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan sempit yang justru merugikan pembangunan bangsa ke depan.

“Pers bebas harus didukung, tetapi pers sendiri harus profesional, menjunjung tinggi etika dan bersikap fair (adil) dalam pemberitaan,” ujar SBY.

Diakuinya, pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan dan mendorong kebebasan pers. Namun demikian kalangan pers harus menjalankan profesinya dengan etika dan menghormati hukum sebagai landasan profesi.

Di dalam menyikapi persoalan kebangsaan, lanjut SBY, pers harus tampil arif dan cerdas dalam pemberitaan, bukan justru memanas-manasi situasi sehingga menjadi kontraproduktif dalam upaya mempertahankan negara bangsa.

“Jangan jadi tukang mengompori (kompor) yang memanas-manasi keadaan,” tukasnya dengan mimik serius.

Menyinggung persoalan patriotisme di kalangan pers, SBY mengingatkan bahwa hal itu perlu lebih hati-hati sebab jangan sampai ada keberpihakan pers pada musuh negara. Pers harus tetap kritis dalam menjalankan kontrol sosial serta objektif.

"Namun jangan lupa pers perlu memiliki moralitas kebangsaan, tidak cenderung memihak kepada musuh negara," tegas SBY.