Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji dan menteri-menteri terkait untuk memastikan agar aturan di bidang pertanahan dapat dijalankan dengan efektif, memberikan kepastian, dan menggerakkan perekonomian.

“Bukan hanya pembangunan infrastruktur tetapi juga membawa kebaikan bagi rakyat, bagi masyarakat lokal yang wilayahnya akan dibangun infrastruktur atau penggunaan-penggunaan yang lain,” ujar Presiden SBY saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang "Perubahan Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/04).

Aturan itu harus tepat mengalir dari Undang-undang, berorientasi pada kepentingan bersama, utamanya ekonomi dan infrastruktur, tanpa mengabaikan hak-hak rakyat, dan kalau ada apa-apa solusinya juga tepat. “Dengan demikian ada kepastian dalam penggunaan tanah, dan kepastian ini sekali lagi membawa manfaat bagi kita semua,” tegasnya.

Adapun terkait dengan pembahasan mengenai masalah perdagangan dunia, Presiden mengemukakan, bahwa Organisasi Perdahangan Dunia (WTO) seringkali kandas, deadlock, karena memang benturan kepentingan banyak negara, yang melibatkan negara-negara besar, negara sedang, dan negara kecil.

Indonesia yang termasuk ekonomi besar di dunia, 20 ekonomi besar, dan kini nomor 16 yang menjadi anggota G 20, menurut Presiden SBY, memiliki prospek yang baik. “Tentu punya peran yang tidak kecil dalam kepentingan rezim perdagangan internasional yang bagus. Utamanya dalam kerangka WTO maupun dalam kerja sama perdagangan regional maupun bilateral,” ungkapnya.