Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan sistem informasi yang berjalan lambat dalam penanganan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Presiden mendapatkan informasi kejadian tersebut pertama kali justru dari media massa asing dan media sosial yang terlebih dahulu meliput kejadian tersebut.

“Harus sama cepatnya apa yang disiarkan oleh masyarakat dunia dengan informasi yang saya dapatkan. Bahkan kalau bisa lebih cepat,” ujar Presiden SBY pada rapat khusus di ruang VVIP Base-ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu siang (13/07).

Presiden merasa respon dan aksi untuk menanggulangi masalah kurang cepat, baik itu di daerah maupun pusat. “10 jam tanpa pernyataan resmi itu tidak bagus. Tidak harus pernyataan itu menunggu kelengkapan informasi, tidak harus segala sesuatunya sudah dilakukan. Keluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa benar ada kejadian dan pemerintah sedang menangani,” ujar Presiden.

Presiden mengaku menghargai Menteri Hukum dan HAM yang langsung berangkat kesana. “Saya cek langsung ke depan, apa yang terjadi, langkah-langkahnya apa. Tetapi yang absen sekali lagi adalah official statement, pernyataan resmi supaya jangan sampai ada kesan, kita tidak melakukan langkah-langkah cepat, pembiaran dan lain sebagainya. Ini saya ingatkan untuk kesekian kalinya, pernyataan tepat waktu,” ujar Presiden SBY.

Pada bagian lain pidatonya, Presiden mengaku menerima informasi dari narapidana Lapas Tanjung Gusta yang mengeluhkan persoalan listrik dan air yang menjadi hak dasar mereka selama di tahanan.

“Kalau benar ini, yang di dalam pun mengirim SMS kepada saya. Saya hargai. Yang di dalam narapidana. Intinya, Pak SBY jangan salah terima, kami tidak berarti ingin melakukan sesuatu tapi listrik dan air penyebabnya, tidak ada respon," ujar SBY.

Selain persoalan listrik dan air, Presiden SBY mengakui adanya provokator dalam peristiwa kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta itu. Namun, Presiden menilai pokok permasalahan di Lapas Tanjung Gusta ada pada pemenuhan hak-hak dasar para narapidana.

“Hak-hak dasar ini yang harus kami penuhi. Ini bulan Ramadan banyak di antara mereka ada juga yang berpuasa. Jadi jangan gara-gara napi lantas kehilangan hak dasarnya. Ini prinsip," ujar Presiden.

Presiden mengatakan, telah menganggarkan Rp1 triliun untuk meningkatkan kapasitas lapas terutama yang sudah over capacity. "Tujuannya, jangan sampai terjadi apa yang terjadi di Medan ini. Saya ingin dapat laporan digunakan seperti apa," kata SBY.

Kalau memang dinilai masih kurang, sambung SBY, maka anggaran itu bisa ditambah lagi mengingat perekonomian yang kini membaik sehingga anggaran bisa ditingkatkan.

Kamis (11/07) lalu, ratusan narapidana dan tahanan melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta. Peristiwa itu bermula saat pasokan listrik dan air ke Lapas itu terhenti sejak pagi. Kekacauan pun terjadi pada sore harinya dan berujung pada pembakaran di beberapa titik Lapas. Saat situasi kacau inilah, ratusan narapidana melarikan diri dari lapas. 5 orang tewas dalam kerusuhan tersebut.