Dukungan koalisi Merah Putih terhadap pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilandasi keinginan agar Indonesia meninggalkan demokrasi liberal dan kembali ke demokrasi Pancasila.

“Mengembalikan demokrasi liberal ke tengah, yakni demokrasi Pancasila," terang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kepada pers, di Kediaman Akbar Tanjung, di Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (10/09) malam.

Malam itu para tokoh parpol anggota Koalisi Merah Putih bertemu di rumah Akbar. Rapat selama dua jam tersebut membahas program kerja Koalisi Merah Putih ke depan. “Topiknya kita bicara masalah ke depan, soal program kerja koalisi ke depan," ujar Ical.

Pertemuan tersebut berakhir sekitar pukul 22.30 WIB. Prabowo Subianto yang sempat meninggalkan lokasi rapat kemudian kembali setengah jam sebelum rapat usai. Terakhir, ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua yang datang terlambat sekitar 15 menit sebelum rapat usai.‎

Ical tidak menjelaskan, apa program kerja Koalisi Merah Putih ke depan. “Terlalu panjang (penjelasannya)," kata Ical.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyebut, pihaknya memiliki filosofi terkait dukungan untuk pilkada tak langsung itu. “Berbagai pendapat atau opini disampaikan masyarakat yang mempertanyakan soal pilkada melalui DPRD. Basis dari pada sikapnya koalisi Merah Putih, tidak lain bersumber pada filosofi kita, Pancasila sila ke 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan," ujar Akbar.

Dia mengatakan kalau filosofi ini kuat sebagai acuan sistem pilkada lewat DPRD. “Jadi artinya, kita memiliki basis filosofi yang kuat dengan menyatakan pilkada melalui DPRD," katanya.

Akbar mengatakan, sejumlah fraksi koalisi Merah Putih di DPR tetap kompak mendukung pilkada melalui DPRD. Pembahasan RUU Pilkada ini akan diputuskan melalui paripurna DPR. Jika deadlock, putusan bakal diambil melalui voting.