Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan perubahan nomenklatur 7 kementerian. Perubahan itu terkait penambahan fungsi dan kerja demi efisiensi dan efektivitas apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin di periode selanjutnya.

“Ada sejumlah nomenklatur kementerian yang kita pikir akan lebih efektif bekerja ketika ada perubahan format yang baru," terang Ketum PSI Grace Natalie di Kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (25/03).

Grace mengatakan, usulan perubahan nomenklatur tersebut berdasarkan hasil diskusi diinternal PSI dengan mempertimbangkan perkembangan zaman yang terus berubah.

PSI mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi, Informatika dan Big Data. Menurut PSI, negara yang kuat adalah negara yang mampu mengelola data dengan baik.

PSI juga mengusulkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah menjadi Kementerian Usaha Kecil Menengah, Ekonomi Kreatif, Start Up dan Pemuda.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyebut, kegiatan ekonomi harus dipadukan dengan kepemudaan untuk mendorong industri kreatif yang banyak dimulai para pemuda.

Selain itu, PSI menyarankan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional diubah menjadi Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang dan BPN.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diusulkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim.

“Di luar negeri, menteri pekerjaan umum terintegrasi dengan tata ruang dan agraria. Jadi pembangunan infrastruktur jadi lebih cepat," ujar Antoni.

Selain itu, PSI mengusulkan agar Kementerian Sosial diubah menjadi Kementerian Sosial dan Mitigasi Bencana. Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diubah menjadi Kementerian Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

Terakhir, PSI mengusulkan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga diubah hanya menjadi Kementerian Olahraga. “Biar olahraga disendirikan saja, karena olahraga punya dimensi sendiri, prestasi, dan sebagainya. Jadi kesinambungan kerja antar kementerian lebih baik," kata Grace.