Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa mengukur keuntungan atau kerugian apa yang didapatkan jika tetap bergabung dalam koalisi.

"Pertimbangan itu tidak bisa diberi neraca rugi dan laba. Tapi ini pertimbangan agar pemerintah bisa nyaman melaksanakan tugas konstitusinya. Kalaupun ada perbedaan pendapat di koalisi itu sebuah perjalanan politik yang biasa-biasa saja," kata Priyo di gedung DPR, Jumat (24/05).

Priyo mengaku simpati atas musibah yang terjadi pada PKS. Jika pun pada akhirnya PKS keluar koalisi maka Golkar akan merasa sangat kehilangan. "Tapi saya tidak tahu apa benar-benar akan ditentukan seperti itu," kata Priyo.

Menurut Priyo, Partai Golkar sendiribelum ada rencana untuk mengevaluasi keberadaannya di Sekretariat Gabungan (Setgab). Meskipun kadang-kadang pendapat Partai Golkar berbeda dengan pemerintah. "Kadang kala Golkar harus bersifat kritis. Kawan seiring tidak otomatis patuh," kata Priyo.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfud Siddiq mengakui, memang ada usulan dari berbagai pihak agar partainya ke luar dari koalisi pemerintah. PKS juga mengaku ada ketidaknyamanan.

"Tapi Majelis Syura itu lebih fokus pada bagaimana menyikapi perkembangan isu kekinian yang diprediksi punya imbas ke PKS sebagai sebuah institusi. Dalam hal ini kasus hukum Pak Luthfi Hasan Ishaaq," kata Mahfud.

Sebab, kata Mahfud, saat ini mulai ada suara-suara yang mendorong KPK untuk menggiring bahwa kasus tersebut ada keterlibatan institusi.