Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaruh perhatian atas keluhan masyarakat terkait isu politik uang dalam pemilihan umum legislatif yang berlangsung 9 April lalu. Praktik politik uang tidak boleh dianggap wajar. Menurutnya, penyimpangan semacam itu harus ditindak dengan semestinya.

“Jika ada iregulitas atau penyimpangan selama ini, itu selalu ada, tetapi tidak berarti kita anggap wajar. Tetapi, dengan aturan yang ditetapkan undang-undang, itu juga harus dilakukan penindakan yang semestinya," ujar Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/04).

Presiden mengharapkan semua jajaran pemerintah dan juga elit politik memperhatikan masukan rakyat terkait hal itu sehingga demokrasi nasional semakin baik. “Bangun terus budaya politik yang ingin kita tingkatkan kualitasnya, suara itu harus dari hati, bukan dari faktor lain,” ujar SBY.

SBY mengaku menerima banyak pesan singkat dari masyarakat terkait politik uang tersebut. "Pak SBY, apa benar demokrasi kita makin matang? Kita tahu pemilu aman dan demokratis, tapi kenyataan di lapangan terjadi politik uang. SMS saya simpan,” ujar SBY.

Presiden SBY juga membahas hasil survei yang menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang wajar. Hasil survei ini, menurutnya, harus menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan politik uang.

Presiden juga meminta agar kualitas budaya politik ditingkatkan sehingga aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik. “Rakyat kita makin matang dalam berpolitik, yang mudah di panggung-panggung kampanye, cukup tertib, cukup matang, tidak ada permusuhan, apalagi benturan antara mereka. Ini modal luar biasa," katanya.

Kepada peserta rapat kabinet, Presiden juga menyinggung soal pentingnya persiapan pemilihan presiden pada Juli nanti. Presiden berpesan agar pemerintah bersama-sama dengan penyelenggara pemilu memastikan pilpres bisa berlangsung lancar, damai, dan demokratis.

“Tugas parpol mengajukan capres dan cawapres, bisa gabungan parpol. Dengan peta politik terkini, tidak ada parpol 25 persen (suara) atau 20 persen kursi parlemen. Inilah yang saya sebut dengan responsibilty sharing (pembagian tanggung jawab) dalam pilpres beberapa bulan mendatang," kata Presiden.