SEHABIS tukar pikiran dengan beberapa teman2 kelompok kritis di kantor eks KAMI di Menteng,  kemarin, dan dilanjutkan diskusi tadi pagi dengan mantan ketua Banggar DPR RI dan mantan Dubes Indonesia urusan HAM di PBB, di PIM, saya harus ke Cikole, Lembang, merenung tentang bangsa kita ke depan. 

Sebab, pembicaraan saya dengan teman-teman tersebut, menyisakan pertanyaan apakah Presiden Prabowo Subianto itu ideologis? Ataukah dia ideologis tapi gagal dalam level implementasi? Atau sebenarnya Jokowi masih berkuasa di republik ini? 

Menjawab pertanyaan ini membutuhkan renungan serius. Sebab, setelah dua bulan lebih Prabowo berkuasa, berbagai suara rakyat masih banyak mempertanyakan arah pemerintahan Prabowo tersebut. Sebagiannya masih pesimis.

Saya mengamati dengan seksama hari demi hari ucapan Prabowo Subianto dan implementasi kebijakannya di dunia nyata. Spektrum pemikiran dan kebijakan Prabowo begitu variatif dan multi sektoral. Kadang terasa begitu singkat untuk memberikan penilaian, apalagi melihat tanda-tanda ke depan. Namun, tuntutan rakyat yang terus besar atas perbaikan nasib bangsa, situasi ekonomi politik yang tidak baik-baik saja dan "world order" yang mengalami goncangan saat ini, membuat semua penilaian cepat dan dinamis perlu dilakukan.

Untuk itulah saya coba memberikan pandangan saya untuk melihat Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Semoga tahun baru membawa harapan baru bagi bangsa kita.

Prabowo Subianto Sosok Ideologis

Pada pengujung tahun, kemarin, Prabowo melakukan rapat kabinet di Bappenas RI menyampaikan pandangan ekonominya. Ekonomi yang dianut Prabowo adalah Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem ekonomi yang menurutnya mengambil yang baik-baik dari pandangan liberal dan dari pandangan sosialis. Dari sisi sosialistik, menurutnya, "Planned Economy System", menurut Prabowo adalah suatu keharusan, di mana negara harus ikut campur dalam mengatur keadilan dan menghindari eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 

Menurut Prabowo, "Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan, pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab". Asas kekeluargaan artinya tidak ada penyingkiran manusia atas manusia lainnya. Asas kekeluargaan, bahkan dalam pikiran Adam Smith, bapaknya kaum liberal, dalam "the Theory of moral Sentiment",  bukanlah sebuah "kontrak sosial", melainkan sebuah "nature". Indonesia percaya sebuah bangsa tidaklah hasil kontrak individu terhadap individu lainnya.

Jadi ketika asas kekeluargaan sebagai acuan dan negara mengambil peran tanggung jawab, maka distribusi keadilan bisa ditegakkan.

Mengambil yang baik-baik dari sistem kapitalis memang harus didalami lagi apanya yang baik. Kaum sosialis ortodox tentu tidak melihat adanya yang baik dari sistem kapitalis. Namun, setelah sejarah bangsa-bangsa terus berkembang, modifikasi teori memunculkan kita melihat beberapa kebaikan dari sistem kapitalis, seperti semangat "invention" dan kompetisi terbuka.

Istilah penggabungan atau Mix Economy dalam pandangan Prabowo tidak menggeser spirit ideologi dari pemikiran tersebut. Diberbagai negara barat, ketika kaum sosialis berkuasa, pandangan ekonomi seperti ini dikenal sebagai "jalan tengah" atau "middle way" maupun "social market economy".

Sistem Ekonomi Pancasila tentu saja lebih dari sekedar Mix Economy di barat. Sebab, Mix Economy lahir bersamaan dengan ide "Kontrak Sosial" di sana, yang diilhami spirit individualistis. Sedangkan kita pada nature manusia yakni berkehidupan sosial karena satuan unit manusia adalah sosial. Margareth Thatcher, di Inggris, misalnya, ketika menjadi Perdana Menteri dulu, mengatakan di Inggris tidak ada istilah sosial, yang ada cuma individual dan keluarga. Letak tanggung jawab manusia di individual dan keluarga. Sebaliknya kita sejak dahulu kala meletakkan tanggung jawab pada satuan/unit sosial atau masyarakat. Sekali lagi Ekonomi Pancasila tentu berbeda dari Mix Economy dan Social Market Economy.

Pembebasan Palestina 

Pada saat pidato di KTT D-8 Mesir, beberapa hari lalu, Prabowo Subianto menjelaskan posisinya tentang pembebasan Palestina. Posisi ini sudah berulang kali disampaikan beliau sejak pertemuan "Asean Defence Minister" beberapa setahun lalu, begitu juga di "Jordan Summits" serta tulisannya di Economist tentang "Gaza Encamp" yang lalu.  Sikap Prabowo men challenge kebersamaan negara-negara Islam bersatu dengan sebuah strategi "perang" bersama melawan Israel. Posisi ini adalah posisi ideologis.

PSN PIK2 Dievaluasi Presiden Prabowo Subianto

"Pengambilalihan" lahan dan pengelolaan lahan secara besar-besaran di pantai Utara Jawa oleh bisnis oligarki, baik area seluas 1.755 Ha yang ditetapkan sebagai PSN PIK2 maupun gerakan swasta tersebut untuk menguasai 100.000 Ha lahan sepanjang pantai Utara Jawa sampai ke perbankan Banten, yang difasilitasi rezim Jokowi, saat ini terhenti. Sebab, Prabowo Subianto dengan keyakinannya bahwa negara harus aktif mengatur pengelolaan aset aset bangsa, "Planned Economy System", berjanji meninjau ulang penguasaan lahan oleh seorang konglomerat tersebut. Nusron Wahid, menteri ATR/BPN sudah mengatakan bahwa evaluasi itu sudah ada di atas meja pak presiden. Menteri lainnya, menteri desa, mengultimatum agar kepala-kepala desa jangan menjadi "calo tanah" dan membuat rakyat jadi lahan bisnis mereka.

Tentu saja tidak gampang bagi Presiden Prabowo Subianto mengoreksi kebijakan Jokowi tersebut. Namun, tanda-tanda bahwa akan ada perubahan pada penguasaan aset bangsa kita ditangan seorang swasta, sudah terlihat. Di sini kita berharap nantinya akan segera diputuskan bahwa pengelolaan pantai, sungai-sungai dan lain sebagainya di kawasan utara Jawa harus kembali ke tangan negara. Serta kita berharap bahwa sistem ekonomi yang dianut Prabowo langsung diimplementasikan bahwa setiap kegiatan ekonomi, pertumbuhan yang terjadi harus mengikutsertakan nilai tambah bagi rakyat setempat.

Mengurus Gizi Orang Miskin

Prabowo telah komit menambah gizi orang miskin dengan makan bergizi gratis. Awalnya Rp15.000 per orang per hari, meliputi 81 juta jiwa. Saat ini dimulai dengan Rp10.000 perorangan perhari. Dengan penurunan jadi Rp10.000 dan alokasi anggaran APBN sampai saat ini Rp71 triliun, atau 17% dari anggaran yang diajarkan, maka kemungkinan akan mencakup 20 juta jiwa anak tercover peningkatan gizinya tahun depan.

Melesetnya perkiraan ini bukanlah suatu kejahatan atau penipuan. Ini adalah upaya Prabowo menambah "welfare" bagi rakyatnya. Jika tahun depan dimulai dengan 25% dan sukses, maka tahun berikutnya diharapkan peningkatan jumlah penerima bantuan makan gratis bertambah. Perluasan welfare seperti ini, di luar berbagai kebijakan sosial dan program sosial lainnya, menunjukkan arah Prabowo ke arah Welfare State. Ini adalah praktek-praktek sosialistik. 

Sikap Prabowo ini adalah sikap ideologis. Meskipun banyak orang mentertawakan "daun kelor", saya tetap melihat dari sisi besarnya. Sekali lagi program ini program pemihakan pada rakyat miskin.

Tentara Menjaga Sawit 

Prabowo dalam pidatonya kemarin meminta agar tentara mulai terlibat dalam menjaga perkebunan sawit. Tentara melalui humas TNI AD, hari ini, sudah menyampaikan kesiapannya ikut serta menjaga perkebunan sawit tersebut. Termasuk mengamankan aktivitas ilegal di sana.

Keterlibatan militer tentu saja akan menjadi fenomena baru dalam pembangunan ke depan. Militer menganggap bahwa permintaan Prabowo tersebut sesuai dengan UU TNI dalam mengurusi di luar urusan perang. Kadispenad mengatakan bahwa ada 3 hal menjadi alasan keterlibatan TNI, yakni, pertama, menjaga stabilitas. TNI akan menghalau konflik agraria, pencurian massif dan keamanan nasional. Jika kebun sawit menjadi target separatisme. Kedua, menjaga aset strategis bangsa. TNI menafsirkan pandangan Prabowo bahwa perkebunan sawit adalah aset strategis bangsa. Ketiga, Kolaboratif. Yakni TNI bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Keterlibatan TNI ini mungkin merupakan bagian strategi Prabowo untuk menguatkan posisi negara dalam mengatur penguasaan aset-aset tanah yang digunakan untuk sawit selama ini. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto risau atas penguasaan tanah secara ilegal dalam pengelolaan 3,2 juta ha sawit. Jika angka itu dirupiahkan maka akan terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp240 triliun.

Upah Buruh Naik Tinggi

Dalam pemerintahan Prabowo yang belum seumur jagung, Prabowo sudah membuat kebijakan pro rakyat dengan kenaikan upah buruh sebesar 6,5%. Sebelum upah tersebut naik, rencana Menaker menaikkan 6%. Pengusaha, yang tergabung dalam APINDO, menentang kenaikan tersebut karena dianggap melanggar PP 51/2023 tentang Pengupahan yang dibuat Jokowi. PP itu mengasumsikan upah naik 2,5% saja jika inflasi diasumsikan 4%. APINDO mengatakan kenaikan 3,5% sudah bagus. Namun, Prabowo Subianto menaikkan 6,5%. 

Meski tidak setinggi Malaysia, yang naik 13% (dari 1500 Ringgit jadi 1700 Ringgit), kenaikan di era Prabowo merupakan yang tertinggi secara natural. Maksudnya, menjelang pemilu memang ada kenaikan tinggi, tapi itu politis. Secara natural di era Jokowi kenaikan selalu kecil, bahkan sering naik sekadar 1% saja.

Prabowo sendiri memikirkan mitigasi atas kebijakan ini terhadap industri kecil dan menengah. Namun, sikap Prabowo atau pilihan politiknya merupakan sikap ideologis.

Pembubaran Judi Online

Di era Jokowi pembentukan satgas anti Judi Online sudah dibuat berkali kali. Tapi itu hanya gimmick semata. Sebab, secara bersamaan judi online menjadi terus menerus meningkatkan. Uang judi berputar dari angka beberapa ratusan triliun rupiah ke angka Rp1.000 triliun setahun. Hampir dipastikan mayoritas rakyat kecil korban judi dan terlilit hutang. Bahkan, kemungkinan jajaran elit kementerian Kominfo era Jokowi mayoritas terlibat. Bahkan pula menteri Jokowi saat itu, Budi Arie, telah menjadi saksi dalam pemeriksaan Bareskrim Polri saat ini.

Prabowo Subianto secara tegas dan singkat menghancurkan judi online tersebut. Kominfo atau kementerian Komdigi menghalau semua situs judi tersebut. Berbagai situs judi yang dikelola orang-orang Indonesia di Kamboja berantakan.

Tentu saja pilihan Prabowo ini pilihan ideologis. Sebab, jika Prabowo Subianto melanjutkan model Jokowi yang tidak tegas memberantas judi, bisa jadi rezim Prabowo mendapat manfaat uang haram tersebut. Namun, karena pilihan ideologis, Prabowo justru mengutamakan kepentingan bangsa daripada segelintir elit kekuasaan yang rakus.

Pemberantasan Korupsi

Banyak kalangan berpikir bahwa Prabowo akan mengampuni koruptor. Namun, kemarin Prabowo sudah menunjukkan bahwa koruptor itu harusnya dihukum 40 tahun. Apakah itu sebuah ralat karena banyak kecaman terhadap Prabowo?

Sebenarnya jika diperhatikan istilah "voor", yang disampaikan Prabowo ketika ceramah di pelajar Indonesia di Mesir tempo hari, kita mengerti bahwa istilah itu menunjukkan bahwa Prabowo menganggap kecil para koruptor, bukan sebaliknya. Istilah "voor", yang di era para orang-orang senior, dahulu sering ditunjukkan dalam permainan game, seperti catur misalnya. Voor itu diucapkan orang yang lebih hebat. Jadi ketika Prabowo mengatakan saya mau memberi "voor" kepada koruptor, maksudnya Prabowo menganggap mereka lebih rendah dari dirinya yang berkuasa alias Presiden.

Orang-orang langsung menyerang Prabowo. Seolah Prabowo mentransaksikan urusan hukum dengan uang.

Beberapa presiden sebelumnya memang demikian. Megawati ketika berkuasa melakukan pengampun pada koruptor BLBI melalui kebijakan "Release and Discharge".  Dari Rp144 triliun uang negara yang diberikan pada swasta, yang mayoritas saat ini jadi oligarki, sebanyak Rp130-an triliun ditemukan BPK mengandung pidana. Mahfud MD, ketika menjadi ketua Satgas BLBI, mengatakan kerugian negara Rp110 triliun yang masih akan ditagih. Sedangkan LSM Fitra mengatakan kerugian negara dengan penyesuaian kurs, menjadi Rp5.000 triliun. Dengan kebijakan pengampunan oleh Megawati tersebut, sampai saat ini pengemplang BLBI menjadi penguasa uang di Indonesia.

Di era Jokowi, pengampunan koruptor atau setidaknya mengarah pada koruptor terjadi dengan Tax Amnesty. Asal pengusaha melaporkan kekayaannya mereka, cukup dengan tax 2%, maka urusan pidana selesai. Anehnya pula, awalnya diwajibkan uang mereka yang diparkir di LN, khususnya Singapura, harus dikembalikan. Namun, faktanya hanya uang 2% tax itu saja yang berhasil ditarik.

Jadi ketika Prabowo mengancam koruptor dengan istilah "Voor", ini menunjukkan dia tidak takut pada koruptor tersebut. Dan pernyataan "pengampunan koruptor" era Megawati dan Jokowi tersebut kelihatan sekali berbeda dengan apa yang dipikirkan Prabowo, karena Prabowo Subianto tidak mungkin didikte koruptor itu.

Kesimpulan

Tentu saja kita bisa berdebat lebih dalam soal pandangan saya di atas. Namun, saya memilih untuk mempercayai Prabowo sebagai pemimpin besar, negarawan dan ideolog. Persoalan terbesar Prabowo saat ini adalah membuat para pembantunya meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kemampuan berpikir ideologis atau menerjemahkan pemikiran Prabowo atau merubah sifat-sifat buruk kuasa untuk harta atau kombinasi hal hal tersebut.

Prabowo Subianto sendiri memang seharusnya lebih cepat mengkonsolidasikan partainya sebagai partai "Avant Garde" dan tentara sebagai basis "aksi dinamis" nya,  jika tuntutan rakyat semakin cepat. Insya Allah tentu juga doa-doa kita pada Prabowo Subianto dan kesehatannya harus dipanjatkan. Karena pemimpin tanpa doa rakyatnya akan kurang energinya. Semoga tahun 2025 Prabowo Subianto menjadikan bangsa kita makmur, adil dan sejahtera. Selamat Tahun Baru 2025. Salam dari Cikole Lembang. 

*Penulis adalah Pendiri Sabang Merauke Circle, Aktivis Senior