Julia Perez, Jum'at 26 Maret 2010 melansir tekadnya untuk maju pada ajang kompetisi Pilkada Pacitan. Kata Jupe, begitu panggilan populer untuk artis ini, dirinya sudah mengantongi dukungan dari koalisi 8 partai politik.

Sejak itu, arus kencang penolakan atas niat Jupe mulai bermunculan, terutama soal moral. Bukan hanya dari elemen masyarakat Pacitan, juga datang dari elemen masyarakat ibukota. Sayangnya, klaim Jupe tentang 8 partai politik yang akan mendukungnya, tidak ada penjelasan. Begitu juga dari kalangan partai politik, belum ada satupun yang menyatakan konkrit mendukung Jupe untuk maju pada Pilkada Pacitan. Mencari sensasi kah Jupe di bidang politik, seperti yang dilakukannya di dunia keartisan?

Terlanjur sudah. Sensasi ini terus menggelinding. Seperti apa pandangan Poppy Dharsono, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah?

Walau tidak mengenal Jupe, Poppy Dharsono yang juga pengusaha dan konsultan mode ternama, berempati dengan Jupe yang begitu percaya diri maju dalam pencalonan Pilkada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

"Ia memiliki karakter yang kuat. Jupe berupaya terus maju justru di tengah kontroversi tentang dirinya yang semakin menguat itu," ujar Poppy.

Apakah ini merupakan sinyal dukungan terhadap Jupe? Tunggu dulu. Ke-empatian Poppy pada hakikatnya merupakan keprihatinan atas mandeg-nya kaderisasi di partai politik. Semestinya partai politik mampu melahirkan kader-kader untuk pemimpin bangsa.

Lantas bagaimana ukuran moralitas yang melekat pada Jupe yang terlanjur dicap sebagai artis panas itu? Poppy tak menafikan hal itu. Tetapi menurutnya moralitas yang demikian, masih “lebih baik” ketimbang pemimpin-pemimpin daerah yang bermental korup. Bahkan Poppy berdalil Indonesia tidak akan hancur karena pemimpinnya berzina. Suatu negeri pasti hancur jika pemimpinnya korupsi.

Bagaimana Poppy menanggapi usulan tambahan persyaratan bagi calon kepala daerah, tentang moralitas. Benarkah usulan semacam itu merupakan siasat untuk menjegal pencalonan artis-artis atau selebritis yang dianggap hanya menjual popularitas? Berikut petikan wawancaranya yang berlangsung di Gedung DPD RI, Rabu (21/04).

Bagaimana anda menanggapi usulan penambahan persyaratan moralitas bagi calon kepala daerah, sebagaimana diusulkan Mendagri Gamawan Fauzi?

Ukuran moralitas itu parameternya apa? Apakah dengan mencantumkan unsur bebas dari zina, selingkuh itu menjamin bahwa secara moralitas si calon itu sudah bersih? Menurut saya ada kriteria yang jauh lebih mendasar dari itu yakni mentalitas yang koruptif. Justru gara-gara korupsi itu seseorang memiliki kecenderungan untuk berbuat amoral seperti berzina, selingkuh dan sebagainya.

Gara-gara korupsi pula banyak muncul perdagangan wanita (girl trafficking), ibu-ibu menjual anaknya akibat kemiskinan yang ditimbulkan dari korupsi para pejabat publik. Uang yang semestinya dialokasikan untuk menyejahterakan masyarakatnya dikorupsi.

Jadi anda tidak setuju dengan pencantuman bebas zina pada persyaratan tersebut?

Iya. Saya dengan keras menentangnya. Karena sangat diskriminatif, dan sangat tidak adil bagi kaum perempuan. Dalam perbuatan asusila semacam itu, wanita sering ditempatkan secara tidak proporsional dan tidak adil. Padahal perzinahan, perselingkuhan itu ada karena andil kaum laki-laki juga. Tak hanya itu. Dalam perbuatan asusila semacam itu, wanita yang harus menanggung segala akibatnya. Ini tidak adil. Karena itu, saya sangat menentangnya.

Banyak kalangan yang menengarai bahwa persyaratan semacam itu sengaja dimunculkan untuk menjegal Jupe?

Kalau dasarnya hanya itu, patut saya sayangkan. Tapi dalam politik bisa saja itu dipakai sebagai landasan untuk memuluskan pihak lain. Tapi bagaimanapun kita harus akui ketegaran seorang Jupe dalam menyalonkan diri di tengah kontroversi yang semakin memanas itu. Menurut saya ia cukup fenomenal dalam persoalan ini.

Artinya apa? Ini menunjukkan semakin langkanya kader-kader pemimpin yang berkualitas. Parpol gagal mewujudkan itu. Padahal kita tahu, parpol merupakan salah satu gerbang menuju kursi kepemimpinan. Aneh kan jika parpol sendiri gagal. Karena itu, jangan salahkan Jupe atau artis-artis lain yang ingin maju ke pilkada. Mereka kan juga punya hak politik.

Apa yang harus dilakukan parpol untuk memperbaiki kualitas kader?

Banyak kan kursus-kursus mengenai peningkatan kualitas SDM yang bisa diikuti kader-kader parpol. Sebab jika hanya mengandalkan pembinaan dari partai, sulit diharapkan. Sistem rekruitmen juga harus diperbaiki. Jangan hanya mementingkan kuantitas tetapi abai terhadap kualitas.

Dari pengalaman saya selama ini, LSM-LSM justru lebih berhasil memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Sistem pendekatan mereka yang lebih familier, juga motivasi yang masih belum terlalu diracuni pamrih jabatan atau kekuasaan. Kebetulan saya banyak bergerak dengan sejumlah LSM di Jawa Tengah.

Selain moralitas adakah persyaratan yang lebih mendasar?

Ada. Menurut saya, setiap kandidat, siapapun dia harus memiliki integritas tinggi. Tidak pernah korupsi dan mencuri uang negara. Percayalah tidak ada sebuah negara hancur karena pemimpinnya berzina. Tetapi dapat dipastikan hancurnya sebuah negara karena pemimpinnya korupsi.

Bahkan menurut saya, koruptor harus dihukum berat. Di Cina, sanksi bagi pejabat yang korupsi, bukan hanya berlaku bagi si koruptor tetapi juga keluarganya yang terbukti menerima uang dari hasil korupsi.

Bagaimana dengan usulan persyaratan pengalaman bagi calon-calon yang maju dalam pilkada?

Pengalaman mana yang dimaksud? Jika yang dimaksudkan adalah pengalaman dalam pemerintahan ya mana bisa. Wong si calon sendiri baru mau masuk sebagai pejabat pemerintah, mana mungkin punya pengalaman? Kan sama artinya penambahan persyaratan itu hanya untuk memuluskan para calon kepala daerah yang berasal dari kalangan birokrat.

Bagaimana jika calon berasal dari kalangan pengusaha, seperti anda?

Ya pengusaha juga punya hak politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bahkan tak sedikit, pengusaha yang berhasil memimpin suatu daerah karena ia memiliki kapabilitas dalam memanaj keuangan suatu daerah. Sebut saja misalnya Walikota Solo, Bupati Sragen bahkan Fadel Muhammad semasa menjabat Gubernur Gorontalo, terbukti sukses dan berprestasi.

Karena itu menurut saya, kriteria berpengalaman itu jangan hanya diplot bagi mereka yang berasal dari kalangan birokrat saja, tetapi juga pengalaman di bidang lainnya.

Apakah ini merupakan bentuk dukungan bagi calon yang berasal dari kalangan pengusaha?

Ya dalam praktiknya demikian. Banyak pengusaha yang berhasil memimpin suatu daerah seperti yang saya sebutkan tadi. Memang tidak pukul rata. Namun secara kualitas dapat dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengalaman dan latar belakang di luar itu.

Biodata:

Nama : Poppy Susanti Dharsono

Tempat/Tgl lahir : Garut, Jawa Barat, 8 Juli 1951

Agama : Islam

Pendidikan:

Sinematografi LPKJ di Jakarta (1971-1973)

Ecole Superieur De La Mode Guerre Lavigue di Paris (1977)

Photography di Arles -- France (1976)

Modeling School -- Mag Institute di Paris (1975)

Kursus Manajemen LM UI di Jakarta (1981)

Kursus Akuntansi LM UI di Jakarta (1981)

Karier Usaha:

Presiden Direktur PT Prima Modalinea 1990 - sekarang

Presiden Direktur PT Fashion Asia Paradigma 1994 - sekarang

Presiden Direktur PT Fashion Asia Enterprise 1996 - sekarang

Presiden Komisaris PT Prima Garis Moda 1998 - sekarang

Presiden Komisaris PT Indotex LaSalle Iternational Collage 1999 - sekarang

Karier Politik : Anggota DPD RI, Dapil Jateng Periode 2009-2014