Ini janji PT Perusahaan Listrik Negara dalam mengatasi krisis listrik di Tanah Air. BUMN bidang ketenagalistrikan ini menjanjikan masalah byar-pet tidak akan ada lagi awal Juli 2010. Sampai Juni ini sisa dua daerah yang masih bermasalah, yaitu Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

"Teman-teman, petugas PLN sekarang bekerja keras siang dan malam. Kalau 30 Juni ini tidak selesai, kami semua bunuh diri," kata Direktur Utama PT PLN (Persero), saat ditemui usai rapat listrik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin, sambil berkelakar mengungkapkan tekadnya menanggulangi masalah kelistrikan itu.

Dahlan Iskan optimistis tenggat waktu itu bisa terkejar, karena seluruh staf dan karyawan sudah bekerja keras untuk menyelesaikan hal itu, sampai akhir Juni 2010. Sejauh ini, dari seluruh wilayah di Indonesia, masih dua daerah yang dianggap bermasalah. "Masih dua daerah yang belum teratasi, Palu dan Lombok."

Menurut Dahlan, Palu, Sulawesi Tengah masih defisit listrik sebesar 60 persen. Dari sekitar 30 megawatt (MW), lalu berkurang 10 megawatt, yang sudah tertanggulangi, sehingga saat ini tersisa 20 megawatt, yang harus segera teratasi.

Sedangkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kekurangan pasokan listriknya juga sebesar 20 MW. Dengan tenggat waktu yang juga makin mepet, Dahlan optimistis akan bisa mengatasinya sehingga tak ada lagi krisis listrik di sana.

Negosiasi Rampung

Sampai pekan pertama Juni ini, PT Perusahaan Listrik Negara akhirnya merampungkan negosiasi 15 pembangkit swasta, yang merupakan peninggalan proyek di era Kabinet Indonesia Bersatu I. Ketika kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla itu berakhir, terdapat 65 pembangkit swasta (Independent Power Plant/IPP) yang terkendala akibat ketidaksesuaian harga.

Itulah yang kemudian ditangani pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari situ, sebanyak 40 pembangkit dinyatakan wanprestasi dan tidak sanggup membangun, walaupun sebelumnyua telah menang tender. Artinya, masih ada 25 pembangkit swasta yang masih terkendala, dan perlu penanganan segera.

Dari 25 pembangkit yang tersisa itulah, 15 pembangkit di antaranya yang dinyatakan selesai negosiasinya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian akan melakukan verifikasi terhadap sebagian pembangkit. Setelah itu, Menurut Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Dahlan Iskan lalu diajukan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan persetujuan.

Tetapi, dalam perjalanannya, kata Dahlan, satu dari 15 pembangkit itu, penyelesaian negosiasinya berbentuk determinasi. Artinya dibatalkan, karena pengembangnya juga sepakat dibatalkan. Pembangkit yang dibatalkan itu merupakan IPP berkapasitas 2x10 megawatt, di Bangka.

Untuk 10 pembangkit (dari 25 pembangkit) yang masih proses negosiasi lanjutan, diharapkan rampung dalam waktu dua pekan ini. Untuk target penyelesaian secara keseluruhan, diharapkan rampung pada Agustus mendatang. Artinya, sampai persetujuan menterinya pun harus sudah keluar.

Menanggapi proses penanganan kelistrikan itu, Wapres Boediono meminta semuanya dijalankan sebaik-baiknya. Melalui juru bicaranya Yopie Hidayat, Wapres memberikan arahan agar kejadian ini tidak terulang dalam proyek 10 ribu megawatt tahap kedua. Wapres juga meminta PLN terlibat sejak awal tender.

Wapres juga berharap ada keterlibatan pihak BPKP sejak awal untuk verifikasi, sehingga syarat-syaratnya juga bisa lebih diperketat. Keterlibatan BPKP, kata Yopie, juga diperlukan dalam proses verifikasi untuk memastikan tidak ada kolusi atau persekongkolan.

Dengan demikian, dalam pembangunan pembangkit listrik nantinya dapat diketahui gambaran pembiayaan, sehingga tidak perlu lagi ada penyesuaian harga. Poin ini penting agar tak terjadi lagi pengalaman dalam penyelesaian proyek 10 ribu megawatt tahap I.