Pemerintah kembali menunda rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun ini. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik. Penundaan karena pemerintah sedang melakukan pengetatan anggaran.

"Pembentukan DOB, prinsip pemerintah, kami tunda tidak tahun ini, karena masalah ekonomi. Ekonomi kita sedang ada pengetatan, penyesuaian anggaran. Ditunda karena momentum ekonomi belum tepat dan terbatasnya fiskal saat ini, mohon bisa dimaklumi," kata Tjahjo Kumolo di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (04/10).

Tercatat sampai dengan September 2016, usulan pembentukan DOB mencapai 222 usulan, meliputi provinsi, kabupaten/kota. Rinciannya, 87 usulan DOB warisan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 134 usulan yang baru masuk ke Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah mengaku memahami bahwa pemekaran daerah adalah hak konstitusional masyarakat dan daerah. "Itu hak konstitusional yang kami hormati," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sepanjang pemekaran tersebut bisa mempercepat pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, maka tak masalah jika pemekaran harus dilakukan.

"Itu disampaikan Presiden Jokowi, termasuk ada beberapa daerah yang masuk wilayah perbatasan jadi perhatian," jelas Tjahjo yang juga politisi PDIP.

Tjahjo membantah penundaan pembentukan DOB adalah bentuk upaya menghalang-halangi munculnya daerah baru yang bisa membebani pemerintah pusat.

"Kami bukan menghalangi, sebab 70 persen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kan untuk daerah. Apakah itu anggaran infrastruktur dan lainnya. Saya kira (DOB) tidak tahun ini," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, pemerintah akan melakukan seleksi yang ketat dan bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, regulasi, kondisi sosial politik, serta kondisi perekonomian nasional.

"Pemerintah, DPD, DPR pun akan terus melakukan anilisis terkait dengan dampak dan kebutuhan daerah persiapan pelaksanaan DOB," pungkas Tjahjo.