Ide Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memangkas gaji karyawan swasta dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3% menimbulkan polemik.

Seharusnya pemerintah wajib menyediakan perumahan dan lahannya terlebih dahulu sebelum memangkas uang dan hak rakyat.

"Jangan pernah pemerintah memotong uang rakyat tanpa izin dan tanpa konsultasi publik apalagi kalau persepsi publik trustnya rendah," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, di acara diskusi virtual Tapera : Bisakah Jadi Solusi? Jumat malam (31/5/2024).

Menurut Mardani, Pemerintah harus menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme Tapera itu sebelum memotong gaji rakyat secara sepihak.

"Pemerintah perlu lebih menjelaskan lebih dahulu seperti apa mekanismenya big picturesnya, road mapnya termasuk mana alokasi APBN dan APBD dari pemerintah lebih dahulu," pungkas Mardani. []