Pemerintah diminta tidak terlampau defensif terhadap kritik para pemuka agama, mengenai sejumlah kebohongan pemerintahan. Kaum agamawan itu, tidak punya agenda politik, karena melihat dan mendengar apa yang dialami masyarakat.

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Endriartono Sutarto, mengatakan hal itu, di Jakarta, Rabu (19/01).

Sejumlah tokoh agama dan aktivis politik melontarkan kritik terbuka tentang apa yang mereka sebut sebagai "18 kebohongan Pemerintahan SBY". Sembilan di antaranya, kebohongan lama dari Kabinet Indonesia Bersatu I dan sembilan lainnya kebohongan baru dari KIB II.

Para tokoh itu, antara lain Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Andreas Yewangoe, Frans Magnis Suseno, Romo Benny dan Bikkhu Pannyavaro, dan lainnya.

Mereka menyoroti mengenai pernyataan pemerintah tentang angka kemiskinan, penegakan hukum, penanganan terorisme, sistem pendidikan nasional, dan semburan lumpur di Sidoarjo dan lain sebagainya.

Menurut Endriartono, para tokoh agama melihat kenyataan di tengah masyarakat saat ini yang tidak sesuai apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena itu, kata pensiunan jenderal berbintang empat itu, tokoh-tokoh agama ini mestinya diapresiasi. "Dengarkan saja masukan mereka kemudian perbaiki. Itu saja. Jangan malah defensif."

Pemerintah harus peka atas kondisi riil di masyarakat, bukan hanya sekedar mengacu pada angka statistik. Menurut Endriartono, pemerintah jangan semata-mata berpegang pada angka-angka. "Saya tidak mengatakan angka-angka itu salah, barangkali ada benarnya tapi juga tolong coba lihat realita kehidupan yang ada masyarakat sesungguhnya."