Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, seorang pemimpin harus jujur ketika berkomunikasi dengan rakyatnya. Pemimpin juga harus tegas dan jujur dalam menyampaikan informasi.

"Hubungan dengan media juga harus berdasarkan trust (kepercayaan) dan harus dipelihara karena saya tidak bisa bohong," kata JK-sapaan akrab Jusuf Kalla saat menerima penganugerahan penghargaan "lifetime achievement" dari Charta Politika Award, di Jakarta, Rabu malam (19/01). Dalam kesempatan itu JK membagi ilmunya tentang kepemimpinan kepada para hadirin yang hadir.

Menurut JK, pemimpin sebaiknya lebih banyak menyampaikan informasi tanpa melalui juru bicara sebab bisa terjadi salah tafsir. JK menyarankan seorang pemimpin jangan terlalu sering menggunakan juru bicara atau humas (hubungan masyarakat), sebab berpotensi salah tafsir.

"Kalau saya yang bilang, itu bisa dipertanggungjawabkan makanya usai pengajian Jumatan saya selalu bersedia diajak bicara tentang apa saja. Kalau yang bicara itu jubir maka bisa saja salah tafsir," kata JK.

Menurut JK, rumusan `leadership` (kepemimpinan) adalah orang yang dapat memimpin orang lain untuk melakukan hal yang tidak suka. Sebab kalau menyuruh orang lain melakukan hal yang mereka suka itu itu namanya bukan pemimpin tapi hanya koordinator.

JK yang kini menjabat Ketua umum Palang Merah Indonesia itupun membagi tips dan trik saat dirinya harus membuat keputusan yang tidak populer ketika menjadi wakil presiden.

JK menekankan, ada dua lembaga yang harus diberi pemahaman yang mendetail tentang kebijakan Pemerintah. Yakni pimpinan partai politik, terutama oposisi dan pimpinan redaksi media massa. "Pimpinan partai untuk amankan DPR dan pimpinan redaksi buat amankan rakyat".

Selain itu, seorang pemimpin harus berani membuat kebijakan, meski kebijakan keliru daripada sama sekali tidak membuat kebijakan. Rumusan pemimpin yaitu, pemimpin bisa dimaafkan kalau dia salah membuat kebijakan tapi tidak bisa dimaafkan kalau dia tidak membuat kebijakan sama sekali.

Sementara, Charta Politika menyatakan, penghargaan ini diberikan kepada seorang tokoh yang memiliki kontribusi bagi perkembangan komunikasi politik dalam konstelasi politik di Indonesia.

Terpilihnya JK karena sosok mantan wakil presiden tersebut dinilai sebagai seorang pemimpin yang lugas, egaliter dan terbuka. JK juga punya kekuatan dalam kapasitasnya sebagai mediator konflik dan dikenal sebagai tokoh perdamaian.

Penerima penghargaan Charta Politika Award, semalam selain JK yaitu untuk kategori kepala daerah adalah Gubernur Sumatra Selatan Alex Nurdin, kategori pemimpin lembaga negara yaitu Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, kategori pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Selanjutnya, untuk kategori politisi dari partai oposisi adalah politisi asal PDIP Pramono Anung, katagori politisi dari partai koalisi yaitu anggota DPR Priyo Budi Santoso, dan kategori LSM/pengamat yang berpengaruh di media selama 2010 yaitu Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Tokoh lain yang turut hadir yaitu Staf Khusus Presiden Bidang Otda Velix Wanggai dan anggota DPR Maruarar Sirait.