BANYAK jalan menuju Roma. Banyak cara pula untuk (dapat) jalan-jalan ke luar negeri. Hal ini, siapa lagi kalau bukan dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Yang sejak lama gemar menghamburkan uang dengan cara jalan-jalan ke luar negeri untuk berbagai tujuan, dan sering diragukan efektifitasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Papua untuk kasus PT Freeport Indonesia (FI) berencana melancong ke Amerika Serikat (AS). Namun rupanya langkah ini, mengundang kritik dari dalam sendiri. Anggota DPRD Papua yang juga Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua, Ramses Wally, menilai, keberangkatan Pansus DPRD sebagai tindakan pemborosan dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Masalahnya, menurut Wally, dana yang diusulkan Pansus PT FI sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari APBD Papua 2006 itu sangat besar dan berarti nilainya bagi rakyat.

Wally menyatakan, selain itu merugikan rakyat Papua, tujuan kepergian itu juga tidak jelas dan apa yang harus dibawa pulang bagi rakyat Bumi Cenderawasi itu. "Rencana kepergian tim Pansus PT FI dari DPR Papua itu, dibatalkan dan dana yang diusulkan Rp5 miliar dari APBD tahun 2006 harus dialihkan dan dipergunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Ramses.

Menurut Ramses, dana APBD Papua tahun anggaran 2006 sebesar Rp4 triliun, dan Rp2,9 trililun diantaranya bersumber dari dana Otonomi Khusus itu sebaiknya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan non fisik bagi kepentingan rakyat. "Jangan mempergunakan kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil rakyat melalui dana APBD yang notabene adalah dana pembangunan masyarakat Papua untuk bersenang-senang ke luar negeri, tanpa melihat kondisi masyarakat yang memprihatinkan itu," katanya.

Ia menganjurkan, penyelesaian masalah Freeport Indonesia (FI), sebaiknya diselesaikan di dalam negeri, baik di Jakarta maupun di Papua, sehingga tidak menguras uang rakyat untuk berfoya-foya keluar negeri. Kalaupun harus diselesaikan di Amerika, anjurnya, hendaknya harus transparan, baik tentang besarnya dana yang digunakan maupun hasil yang diperoleh dalam pertemuan tersebut.