Munculnya kelompok-kelompok tertentu berwajah militer, memang membuat kurang sreg masyarakat. Terlebih dalam melakukan advokasi, kelompok tertsebut kerap bersikap anarkis. Tak mengherankan, jika kemudian ada desakan agar DPR proaktif mengambil langkah politik untuk membubarkan organisasi paramiliter atau milisi yang selama ini sering meresahkam masyarakat.

Salah satu desakan itu datang dari Aliansi Bhineka Tunggal Ika, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Juru bicara aliansi, Yeni Rosa Damayanti dalam kesempatan itu menyampaikan berbagai peristiwa kerusuhan, perusakan dan teror yang dilakukan organisasi tertentu yang mengatasnamakan agama dan etnik.

Tindakam main hakim sendiri seperti penyegelan masjid milik Ahmadiyah, perusakan gereja dan tempat ibadah aliran Ria Eden oleh milisi, menurutnya, merupakan bentuk kekerasan terhadap kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya.

Yeni menyimpulkan, kejadian tersebut secara telanjang memperlihatkan kepada publik dalam dan luar negeri bahwa tidak ada hukum di Indonesia. Hal itu kemudian diperparah oleh sikap aparat keamanan (polisi) yang terkesan tidak berdaya. Bahkan seakan-akan membenarkan tidak kekerasan oleh kelompol milisi tersebut. "Kalau ini terus dibiarkan maka sama dengan mendorong bangsa ini ke jurang kehancuran," tandas Yeni.

Aktivis wanita ini memberi contoh, tindakan milisi Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempuk (FBR) yang melakukan sweeping dan penyegelan tempat hiburan, jelas melanggar hukum, karena tindakan semacam itu merupakan tugas dan wewenang polisi. "Mereka punya otoritas apa untuk melakukan sweeping? Itu tugas aparat keamanan," ujarnya.

Menurut Yeni, pihaknya belakangan ini sering bersinggungan dengan kelompok milisi itu terkait RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) yang sedang dibahas DPR. Karena itu, kata Yeni, Aliansi sejak awal menolak keberadaan UU APP karena akan memasung kebebasan individu dan kelompok serta mencederai ciri kebhinekaan bangsa Indonesia.

Sejumlah anggota Komisi III seperti Yassona Laoly (F-PDIP), Arbab Paproeka (F-PAN), Gayus Lumbuun (F-PDIP), Achmad Fauzi (F-PD), dan Victor Buntilu Laiskodat (F-PG) menyambut baik desakan dari aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi di seluruh Indonesia itu.

Kepada Aliansi, DPR menjanjikan akan segera mengagendakan rapat kerja dengan sejumlah menteri terkait untuk membicarakan tentang pembubaran milisi. "Ini masalah penting yang harus segera dituntaskan. Ini negara hukum, bukan negara preman," kata Gayus Lumbuun dan mendapat aplaus dari 50 anggota aliansi. Setujuuu....(