Tak dinyata ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai sikap yang selama ini jauh dari perkiraan banyak orang. Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri ternyata memberikan penghargaan kepada para pemimpin bangsa, dan "tutup buku" terhadap persoalan yang dihadapi Presiden RI periode 1966-1998, HM Soeharto. Sebuah sikap sebagai upaya belajar menghormati pemimpin bangsa, dan balas dendam dalam kepemimpinan harus dihindari.

Namun, kesalahan yang pernah dilakukan HM Soeharto sekalu Presiden harus tetap menjadi catatan anak bangsa. "Namun, terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Pak Harto, PDIP memberikan beberapa catatan," ungkap Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, di Kuta, Bali, Kamis (11/05).

Mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Harto, termasuk kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) harus diungkapkan kepada publik. Sedangkan bagi kroni-kroninya atau orang yang ikut menikmati KKN tidak mendapat perlakuan yang sama layaknya pemimpin Orde Baru itu.

Alasan yang diambil PDIP karena kondisi Pak Harto sudah tua dan sakit-sakitan, selain itu PDIP berpandangan tidak elok kalau "mempertontonkan" kesalahan mantan presiden ke-2 Indonesia itu kepada masyarakat dunia.

Mengenai masalah Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3) yang isunya akan dikeluarkan Kejaksaan Agung, Pramono Anung menegaskan, hal itu urusan pemerintah, dan PDIP tidak mempunyai kewenangan untuk setuju atau tidak setuju.

"Ibu Mega ketika menjadi Presiden RI pernah mengungkapkan, sudahlah kita jangan jadi bangsa yang gampang balas dendam, kemudian melakukan balas dendam itu sesama pemimpin bangsa," demikian ungkap Pramono Anung.