Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sikap mendukung rencana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Pemilihan kepala daerah langsung dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj kepada pers di Jakarta, Rabu (10/09). "Sesuai dengan hasil musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Cirebon kami mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD."

Menurut Said Aqil, berdasarkan pengalaman selama ini, pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan ekses yang merugikan, antara lain rawan terjadi konflik horisontal dan marak politiknya uang. "Bukan berarti pilkada oleh DPRD bebas dari politik uang, tapi kan ada KPK, PPATK, atau institusi hukum lainnya yang bisa melakukan pengawasan," ujar dia.

Ujar Said Aqil lebih lanjut, tanpa menafikan kepala daerah produk pilkada langsung yang sukses memimpin daerahnya seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan banyak

pemimpin daerah yang terpilih karena memiliki uang banyak. "Ada calon baik-baik yang kalah sama penyanyi dangdut, karena kalah populer dan kalah uang," katanya.

Untuk menjadi kepala daerah, sebut Said Aqil, dibutuhkan dana yang sangat besar. Untuk bupati bisa puluhan miliar rupiah, sedangkan untuk tingkat gubernur mencapai ratusan miliar. "Dan tentu saja mereka akan berusaha mengembalikan modal tersebut dengan segala cara setelah terpilih," tandasnya.