Panglima TNI menginstruksikan prajuritnya untuk tidak ragu-ragu di dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan situasi bagi jalannya demokrasi. TNI bertekad kuat dengan segala resiko apapun untuk mengambil langkah-langkah tegas di dalam mengawal demokrasi, mengamankan bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Marsda TNI Bambang Samoedra, S.Sos selaku Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Apel Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (17/04). Bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Kal Ulung Prabawa, yang sehari-hari menjabat sebagai Paban III/Log Dikmin Akademi TNI.

Panglima TNI menyatakan, dalam konteks mengamankan jalannya Pemilu, guna menjaga stabilitas, TNI telah mengerahkan kekuatan 35.029 personil, yang berada pada posisi siaga penuh hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2014.

“Kepada seluruh pimpinan satuan di jajaran TNI untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu Legislatif dalam rangka penyempurnaan tugas pada tahapan Pemilu berikutnya,” ujar Moeldoko.

Panglima meminta prajurit untuk mempedomani kebijakan format pengerahan kekuatan dalam tugas tersebut, serta patuhi prinsip penugasan yang bersifat penebalan, prinsip tidak ada pembagian sektor dan prinsip tidak kontak langsung.

Hal ini harus menjadi atensi, karena dinamika yang akan berkembang dipastikan berbeda dengan dinamika Pemilu Legislatif, dan kepada seluruh prajurit ditekankan untuk tetap pada komitmen netralitas TNI, serta pedomani prosedur tetap, yang telah digariskan oleh pimpinan TNI, dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu.

“Kepada seluruh prajurit, komando kendali TNI sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, sehingga tidak ada prajurit TNI yang blok-blokan terhadap aliran-aliran politik apapun,” tegas Moeldoko.