Otonomi daerah dan desentralisasi adalah jawaban paling tepat untuk mengelola Indonesia dan karena itu pemerintah pusat tidak akan menghentikan ataupun menarik kembali kebijakan tersebut. Pernyataan itu dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya, Selasa (23/5) malam, pada malam acara penganugrahan Otonomi Award 2006.

Yudhoyono menganggap jika terjadi masalah-masalah di daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah itu adalah hal yang wajar mengingat umur Otda yang masih muda, baru 5-6 tahun saja.

”Saya berpendapat gerakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak bisa dihentikan, apalagi ditarik kembali,” kata Presiden Yudhoyono.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta agar daerah maupun pusat tidak saling menyalahkan jika terjadi masalah dalam pelaksanaan desentralisasi. ”Duduk bersama. Kita lihat yang tidak pas, kita perbarui dengan semangat bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban yang tepat untuk mengelola negeri ini yang begitu luas, kompleks, dengan sumber daya yang cukup tersedia,” ujar Kepala Negara.

Yang diperlukan oleh Indonesia, kata Yudhoyono, adalah sinkronisasi, sinergi dan integrasi agar kebijakan sektoral sejalan dengan kebijakan daerah.

Sebelumnya di tempat yang sama, Presiden Yudhoyono menyerahkan penghargaan utama Otonomi Award 2006 kepada tiga kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Sidoarjo untuk kategori kinerja politik lokal, Kabupaten/Kota Blitar untuk layanan publik serta Kabupaten Blitar untuk pembangunan ekonomi.

Otonomi Award 2006 adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah-daerah yang mempunyai terobosan inovatif dalam penyelenggaraan otonomi. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun kelima oleh Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi di 38 kabupaten/kota di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur pada tahun 2005.

Penghargaan Otonomi Award diberikan kepada daerah yang dinilai mempunyai terobosan inovatif dan kreatif dalam penerapan otonomi daerah berdasarkan tiga parameter. Ketiga parameter itu adalah strategi pengembangan ekonomi lokal; upaya peningkatan layanan publik; dan upaya meminimalisir resiko politik lokal.