Sejumlah perusahaan teknologi terkemuka termasuk OpenAI, Amazon, dan Google telah membentuk konsorsium.

Konsorsium ini dibentuk untuk mencoba mencegah penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk menipu pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu). 

Kesepakatan itu ditelurkan 19 pemain besar dalam bidang kecerdasan buatan, saat berlangsung Konferensi Keamanan Munich,Jumat (16/2/2024) kemarin. 

Mereka membuat serangkaian komitmen untuk mencoba mendeteksi misinformasi pemilu yang didukung AI, meresponsnya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi penipuan.

Perusahaan-perusahaan tersebut berjanji untuk menggunakan teknologi untuk memitigasi risiko konten pemilu yang dihasilkan oleh AI dalam perjanjian tersebut.

Kesepatakan bersama itu diberi nama 

“Kesepakatan Teknologi untuk Memerangi Penggunaan AI yang Menipu pada Pemilu 2024.”  

Mereka juga berkomitmen untuk berbagi informasi satu sama lain tentang cara mengatasi pelaku kejahatan.

“AI tidak menciptakan penipuan pemilu. Kita harus memastikan bahwa AI tidak menyebabkan penipuan semakin berkembang,” kata Presiden Microsoft, Brad Smith, dalam siaran pers yang mengumumkan perjanjian tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (19/2/2024).

Adobe, TikTok dan International Business Machines (IBM), serta startup seperti Anthropic dan Inflection AI, termasuk di antara para penandatangan. 

Perjanjian tersebut juga mencakup perusahaan media sosial Meta Platforms, X dan Snap.

“Pembuatan dan pendistribusian konten pemilu yang menipu dengan AI yang disengaja dan dirahasiakan dapat menipu masyarakat dengan cara yang membahayakan integritas proses pemilu,” sebut perjanjian tersebut.

Perkembangan AI telah membuat pembuatan gambar, audio, dan video palsu menjadi lebih mudah diakses. 

Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa teknologi tersebut akan digunakan untuk menyesatkan pemilih di tahun ketika pemilu akan menentukan kepemimpinan 40% populasi dunia.  

Bulan Januari 2024 lalu, pesan audio yang dihasilkan AI yang terdengar seperti Presiden Joe Biden berusaha menghalangi Partai Demokrat untuk memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan di New Hampshire. []