Badan Intelijen Negara (BIN) ternyata telah merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Naskah RUU ini bahkan sudah diserahkan ke tangan Presiden dan dalam waktu dekat akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kepala BIN Syamsir Siregar yang berlangsung secara tertutup, Kamis (28/ 9).

Ditemui pers seusai rapat, Syamsir membenarkan bahwa naskah RUU Intelijen itu ada di tangan Presiden. Namun, dia belum menyebutkan kapan RUU itu akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas. "RUU-nya sudah masuk," ucapnya singkat.

Sejumlah anggota Komisi I yang ditemui pers seusai rapat turut membenarkan hal tersebut. Menurut Effendy Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, RUU Intelijen yang disiapkan BIN itu sudah dikonsultasikan dengan berbagai departemen terkait dan saat ini sudah di tangan Presiden, tepatnya di Kementerian Sekretaris Negara.

Choirie berharap RUU Intelijen ini bisa segera dibahas di DPR karena sejak intelijen berdiri di Indonesia, tidak pernah ada undang-undang yang mengaturnya. "Tapi, DPR harus safari keliling Indonesia untuk meminta masukan masyarakat soal RUU Intelijen ini karena perdebatannya bisa menyangkut hak asasi manusia," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ali Mochtar Ngabalin dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Dia pun berharap RUU ini bisa segera dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

Terkait dengan Rapat Kerja DPR dengan BIN yang tertutup, menurut Choirie, ke depan pun harus diubah. Dia berpendapat sifat rapat harus disesuaikan dengan materi. "BIN juga kan menggunakan anggaran negara, karena itu harus ada sisi-sisi yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas," katanya.

Menurut Choirie, informasi yang diberikan Syamsir Siregar selama ini pun tidak jauh berbeda dengan berbagai hal yang telah banyak diungkapkan media massa. Ini, menurut dia, berbeda dengan BIN semasa Hendropriyono yang banyak memberikan informasi baru dan lebih terperinci kepada DPR, bukan sekadar yang terungkap di media massa.