TIDAK ada lagi yang perlu merasa terkejut atas tragedi demokrasi dan konstitusi Indonesia beberapa tahun terakhir ini. 

Termasuk mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto, yang semestinya memimpin partai terbesar nomor dua di negeri ini hingga Desember 2024.

Namun kehidupan politik yang dewasa, terhormat serta berintegritas tampaknya semakin sulit dimiliki masing-masing parpol pasca pernyataan Presiden Jokowi bahwa dirinya tahu dalamnya partai seperti apa dan ingin menuju ke mana juga dia mengerti, sekitar medio September tahun 2023 lalu. Sumber data intelejen menjadi pegangannya atas pernyataan itu.

Sungguh ironis memang bila sebuah kepemimpinan presidensial membawa kekuasaan ke arah diktatorian meski tersembunyi. Karena implementasinya menjadi bias seperti sekarang ini.

Demikian ganasnya hingga terasa para ketum parpol itu seakan "Petugas Kabinet" bayangan bagi sang Presiden dan Jokowi lakonnya. terkesan sangat amat mendekati seperti itu. Diktator.

Maka bila peralihan presiden kelak tidak mampu mengeliminir sepak terjang perilaku seperti Jokowi ini, dapat dipastikan 'stabilitas' politik yang dinamis hanyalah delusi para petualang politik yang dapat berujung lahirnya revolusi besar ketatanegaraan kita. 

Karena tidak pernah ada kekuasaan absolut di tangan satu orang mampu membunuh demokrasi bagi ratusan juta orang.

Bagaimanapun Jokowi sudah tak bisa bersih diri dari stigma "sutradara" kericuhan politik di kalangan elite pemegang atau peserta kekuasaan setelah upaya-upaya tiga periode, perpanjangan masa jabatan hingga berbagai warna "cawe-cawe" yang berimbas 'patah arangnya' dengan PDIP terkhusus Megawati Soekarnoputri.

Rakyat disuguhkan lakon-lakon politik yang dramatis, tidak masuk akal bahkan dalam beberapa estetika politik sangat amat tidak senonoh. 

Politik yang berputar-putar terus pada tarik menarik kekuasaan mau tidak mau berimbas pada pergerakan ekonomi, hukum dan sosial kemasyarakatan yang bergejolak semakin tajam pada dimensi tertentu.

Apa yang terjadi di Partai Golkar tidak layak diterima akal sehat karena semestinya dapat berjalan normal dan wajar apalagi kontestasi pilpres dan pileg telah berlangsung baik dan berhasil sebagai bagian suksesi kelanjutan pengelolaan negara bagi bangsanya sendiri. Apa yang dikhawatirkan bahkan ditakuti Jokowi? 

Pertanyaan terkini adalah benarkah Jokowi ingin kursi ketum Golkar itu? Apakah caranya ala "pokrol bambu" halus seperti Kaesang Pangarep menjadi ketum PSI? 

Bila benar demikian semakin jelas bayang-bayang kerusakan fundamental perpolitikan Indonesia semakin nyata meskipun korbannya saat ini adalah mundurnya Airlangga Hartanto yang terlihat sebagai mundurnya konstitusi politik Indonesia saat ini.

*Penulis adalah Pemerhati Ssosial Politik