Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil sejumlah menteri Kabinet Joko Widodo (Jokowi) hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di sidang mendatang. 

"Jumat akan diagendakan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," Ketua MK Suhartoyo, sebelum menutup sidang lanjutan untuk perkara yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). 

Suhartoyo menyebutkan satu persatu nama-nama menteri dan juga pimpinan lembaga yang dipanggil MK untuk bersaksi terkait dalil-dalil hukum yang disuarakan Anies-Muhaimin dalam permohonan PHPU yang diajukan. 

"Pertama Menko PMK Muhadjir Effendy, dia Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tiga Menkeu Sri Mulyani Indrawati, empat Mensos Tri Rismaharini, dan lima DKPP," kata Suhartoy.

Suhartoyo menejlaskan, lima pihak yang akan dipanggil untuk bersidang pada Jumat pekan ini bukan untuk mengakomodir permintaan Anies-Muhaimin maupun pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi  karena kepentingan MK mengklarifikasi beberapa hal. 

Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan interpretasi nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah stau pihak.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dnengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak tapi kami mengambil sikap tersendiri, karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April," kata Suhartoyo. []