Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno ikut nimbrung dalam konflik internal yang terjadi di Partai Golkar. Tedjo melarang Polri untuk mengeluarkan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali, 30 November mendatang.

"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD I dan DPD II seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali," demikian isi siaran pers Humas Kemenko Polhukam, Selasa (25/11).

Tedjo menjadikan, potensi rusuh sebagai alasan pelarangan Munas Golkar tersebut. Hal itu merujuk terjadinya sejumlah kericuhan antar kader Partai Golkar saat rapat persiapan munas di Kantor DPP Golkar.

"Pada rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar hari Selasa 25 November 2014 pukul 15.30 WIB, terjadi bentrokan antara yang pro dan kontra penyelenggaraan Munas ke IX di Bali tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014, sehingga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka," sebut siaran pers itu.

Tedjo pun meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan munas yang telah diagendakan pada 30 Novenver nanti. Pertimbangannya, akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.

Dengan banyak kader Golkar yang hadir di Bali, kata Tedjo, potensi konflik akan lebih besar, sehingga dikhawatirkan membuat citra Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. "Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi warga negaranya yang akan berlibur di Bali," tegas Tedjo.

Jika itu terjadi, ujar Tedjo, pasti akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia. Oleh karena itulah, ia meminta Munas IX Golkar sebaiknya ditunda dulu.