Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap kebijakan sekolah 8 jam dan lima hari tidak dipaksakan diterapkan di semua sekolah. Ia menilai, tidak semua sekolah bisa menerapkan kebijakan itu.

“Saya berharap mudah-mudahan itu bukan kebijakan yang harus diwajibkan secara merata," ujar Menag usai meresmikan Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (08/08).

Dikatakan Lukman, jika diwajibkan di seluruh lembaga pendidikan, akan banyak pihak yang keberatan dengan kebijakan tersebut. Khususnya madrasah diniyah atau pondok pesantren yang telah mengembangkan pola pendidikan sejak puluhan tahun yang lalu.

"Madrasah diniyah dan ponpes kita, para kiai, ulama kita akan sangat berkeberatan. Karena kebijakan itu akan mempengaruhi sistem pendidikan dan pengajaran yang telah dikembangkan di ponpes selama puluhan tahun," ujar dia.

Menurut Lukman, jika kebijakan itu diterapkan, sekolah, siswa, bahkan wali murid harus diberikan keleluasaan untuk memilih apakah bersedia menerapkan program tersebut atau tidak.

Dikatakan Lukman, pemerintah sebetulnya tidak pernah menekankan lima hari sekolah, melainkan lebih menekankan pada penguatan pendidikan karakter.”Itu yang ditekankan sesungguhnya adalah penguatan pendidikan karakter. Poinnya bukan pada lima hari sekolah," ujarnya.