Meski ada kemungkinan informasi strategis negara telah diretas dan disadap pihak tertentu, dalam hal ini Amerika Serikat (AS), namun Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) memastikan data tersebut tetap terlindungi dan aman.

"Sesuai dengan tupoksi Lemsaneg, kami berkewajiban untuk menjamin bahwa informasi strategis negara tetap dapat dilindungi dan aman walaupun telah disadap," kata Kepala Lemsaneg, Mayjen TNI Djoko Setiadi, Jumat (01/11).

Menurut Djoko, tidak ada satupun sarana komunikasi yang tidak bisa disadap. Ancaman penyadapan untuk memperoleh informasi strategis dapat dilakukan oleh siapapun.

Namun Djoko memastikan, jika pihak asing melakukan penyadapan maka mereka tidak akan dapat mengetahui apa isi dari data yang disadap karena sudah disandikan.

Djoko mengatakan, Lemsaneg akan melakukan pencermatan dan mengambil langkah yang paling tepat terkait dugaan penyadapan oleh AS. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian serta menjamin pengamanan terhadap informasi yang dikelola dengan teknik-teknik pengamanan tertentu.

Lemsaneg terus melakukan upaya dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan negara. Di antaranya menyiapkan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, infrastruktur. Juga menyiapkan sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan Daerah, TNI, POLRI, BUMN dan BUMD. Untuk mengantisipasi kerawanan penyadapan oleh pihak asing.

Djoko mengatakan, Lemsaneg selalu menyelenggarakan sosialisasi pengamanan pengelolaan informasi berklasifikasi kepada seluruh penyelenggara negara. Tujuannya agar meningkatkan security awareness dan security mindedness serta menggunakan persandian.

Sebelumnya, koran terbitan Australia, Sydney Herald Tribune, mengungkapkan, Kedutaan Besar AS di Jakarta masuk dalam daftar 90 pos yang disebut memiliki fasilitas penyadapan. Informasi ini berdasarkan keterangan mantan analis Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika, Edward Snowden. Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangon adalah lokasi lain di Asia yang disebut dalam daftar itu sebagai pos penyadapan oleh AS.