Usai penetapan partai politik peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah menyusun pembagian daerah pemilihan (dapil). Dapil disusun berdasarkan jumlah penduduk dan perubahan wilayah.

“KPU akan menetapkan daerah pemilihan dulu, untuk DPR, provinsi kabupaten/kota,” kata Komisioner KPU Hasyim Asyari di Kantor KPU Jakarta, Senin (19/02).

Hasyim mengatakan, dapil disusun berdasarkan jumlah penduduk dan perubahan wilayah. Ia menyebutm perubahan jumlah penduduk dan wilayah dapat berpengaruh pada susunan dapil.

“Karena kan memang mekanismenya, KPU bikin aturan dapil dan berdasarkan jumlah penduduk, apakah ada perubahan jumlah yang signifikan, apakah ada perubahan wilayah administrasi yang signifikan. Kalau ada, itu bisa berpengaruh ke susunan dapil," terang dia.

Pada prinsipnya, jika jumlah penduduk tidak berubah secara signifikan, maka tidak akan mempengaruhi alokasi kursi di DPRD kabupaten/kota.

Dalam penyusunan dapil ini, KPU akan dibantu dengan KPU provinsi, kabupaten/kota. KPU provinsi, kabupaten/kota akan memberikan rekomendasi terkait daerah yang akan dijadikan tempat pemilihan dengan berdasarkan uji publik.

“Itu sudah dilakukan uji publik antara KPUD-KPUD di daerah dengan masyarakat, usulan-usulan yang ada juga sudah disampaikan ke KPU dan nanti KPU akan melakukan pleno bersama dengan KPU di daerah atas usulan itu," ujar dia.

Penyerahan usulan dapil oleh KPU provinsi, kabupaten/kota ini telah dilakukan sejak 14 Februari 2018. Jadwal ini sesuai Peraturan KPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penyerahan usulan dapil DPRD Kabupaten/kota dari KPU/KIP Kabupaten/kota dan rekapitulasi oleh KPU provinsi/KIP Aceh dimulai sejak tanggal 14 Februari 2018 hingga 27 Februari 2018.

Penyerahan rekapitulasi usulan dapil DPRD kabupaten/kota dari provinsi/KIP Aceh, penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/kota oleh KPU pada tanggal 28 Februari 2018 hingga 5 April 2018.