Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidik kasus-kasus di sektor maritim dan perkebunan. Dari kajian awal lembaga itu, sudah ditemukan sejumlah persoalan di sektor tersebut.

Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, mengatakan dari hasil program gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam, pihaknya mendapati beberapa temuan.

Johan mencontohkan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari batubara. Menurut dia, tahun 2014 ada Rp10 triliun yang diselamatkan. “Tadi ada tambahan Rp10 triliun, jadi totalnya lebih dari Rp20 triliun," ujar dia usai bersama pimpinan KPK lainnya bertemu Presiden Joko Widodo, di Kantor Negara, Jakarta, Senin (16/03).

Johan mengatakan, KPK mengidentifikasi kapal yang beratnya di atas 30 GT yang pemiliknya belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Itu jumlahnya lebih dari 70 persen dari 1.444 perusahaan yang belum teridentifikasi mempunyai NPWP," ujarnya.

Johan menyebut, persoalan ini baru sebagian kecil dari kajian yang dilakukan KPK dengan kementerian dan lembaga di sektor maritim. Untuk potensi kerugian tahun 2015, Johan mengaku belum merinci berapa angkanya. Namun, jika memang ada dugaan tindak pidana korupsi, KPK akan menyelidikinya. “Kalau kita temukan, akan pindah ke wajah penindakan, tanpa harus gembar gembor. Kan bekerja dalam ramai dan diam," imbuhnya.