Menteri BUMN Erick Thohir didesak mengevaluasi manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI), terkait buruknya layanan bank BUMN itu.

Desakan itu disuarakan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, meyusul langah Muhammadiyah menarik dana Rp13 triliun miliknya dari BSI.

“Sebetulnya bukan hanya Muhammadiyah yang mengeluhkan layanan BSI, selama ini banyak konsumen perorangan juga mengungkapkan ketidakpuasan atas buruknya layanan BSI,” kata Amin Ak, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menurut Amin, evaluasi kinerja manajemen BSI penting dilakukan, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai bank yang melayani umat, seharusnya dapat memberi layanan yang tidak hanya sesuai prinsip syariah tapi juga andal dan efisien.

Amin mengatakan, gangguan layanan yang terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen operasional dan infrastruktur IT yang harus segera ditangani.

“Jujur, saya prihatin, setelah tahun lalu sistem layanan BSI lumpuh akibat serangan virus ransomware oleh lock bit, manajemen seharusnya serius berbenah dan memperkuat kualitas layanannya. Sayangnya jauh panggang dari api,” ucap politisi PKS itu.

Menurut Amin, perusahaan jasa keuangan seperti perbankan harusnya menjadikan kepercayaan nasabah sebagai aset terpenting. Saat layanan bank kerap terganggu maka kepercayaan nasabah akan tergerus.

“Langkah Muhammadiyah mengalihkan dana simpanannya ke bank lain bukan hanya kerugian finansial bagi BSI tapi juga indikasi hilangnya kepercayaan salah satu komunitas terbesar di Indonesia,” kata Amin.

Amin mengatakan, dampak lanjutannya, BSI bukan hanya mengalami kehilangan dana signifikan, karena dana sebesar itu pastinya akan memengaruhi likuiditas dan kinerja keuangan.

“Reputasi BSI di mata masyarakat bisa buruk, dan stabilitas sebagai lembaga keuangan dipertanyakan,” kata Amin.

Amin mengaku heran dan aneh sebab respons BSI atas sikap Muhammadiyah jauh dari memuaskan. Amin khawatir peristiwa itu bakal jadi kampanye buruk untuk membangun sistem perbankan modern yang digitalisasinya bagus tapi masyarakat tidak mendapat pelayanan memadai.

Manajemen BSI diharapkan mampu mengatasi, sehingga tidak menjadi punishment berkepanjangan dari masyarakat.

Amin juga mengingatkan, direksi BSI harus bertanggung jawab atas buruknya layanan dan respon terhadap masalah itu. Jika terbukti gangguan disebabkan kelalaian atau kegagalan manajemen, maka pemberhentian manajemen merupakan langkah wajar.

“Jangan sampai ini jadi trigger bahwa perbankan Indonesia tidak sehat. Apalagi BSI ini simbol keuangan syariah kita yang menjadi national flag BUMN perbankan syariah,” kata Amin.

Menurut Amin, sampai saat ini masyarakat masih menunggu penjelasan transparan dari direksi BSI mengenai keluhan buruknya layanan dan langkah-langkah yang diambil.

“Sikap diam justru menimbulkan pertanyaan terhadap integritas mereka. Penting dievaluasi secara menyeluruh kinerja direksi BSI, untuk memastikan bahwa bank itu dapat kembali memberikan layanan berkualitas dan memenuhi ekspektasi nasabah,” pungkas Amin.[]