Pada 8 Februari mendatang, Chief of Army Australia akan ke Indonesia untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan hasil investigasi terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila. Kelanjutan hubungan kerjasama mliter TNI dan ADF tergantung keputusan TNI setelah mempelajari hasil investigasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, saat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Komisi I DPR , Gedung Nusantara II Paripurna DPR Jakarta Pusat, pekan lalu.

Panglima TNI mengaku belum mengetahui apa hasil investigasi tersebut, namun langkah-langkah apa yang akan dilakukan, itu menjadi kebijakan lebih lanjut. “Chief of Army Australia akan ke Indonesia untuk menemui saya dan Kasad serta akan menyampaikan dan meyerahkan hasil investigasi tersebut,” ucapnya..

Pada saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Panglima TNI mengatakan bahwa Komisi I DPR RI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara kerjasama militer antara TNI dengan Australian Defence Force (ADF) terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila dengan lima silanya yang tidak benar dan kurikulum pendidikan militer ADF perlu diperbaiki.

Dikatakan Panglima TNI, penghentian sementara kerjasama tersebut berawal dari laporan instruktur bahasa Indonesia bernama Lettu Inf Irawan Maulana Ibrahim dari satuan Kopassus yang saat itu ditugaskan mengajar militer Australia di pangkalan militer di Perth Australia.

“Maulana menemukan materi pelajaran yang melecehkan Pancasila dan TNI. Kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia menunjukkan sikap yang mendiskreditkan ideologi Pancasila menjadi Pancagila,” ujar Gatot.

Terkait tentang pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, dari hasil rapat terbatas dengan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beberapa waktu lalu pembeliannya ditunda terlebih dahulu, saat ini TNI sedang dalam proses investigasi.

“Investigasi masih berlangsung, jika terbukti terdapat kesalahan dalam pembelian helikopter tersebut, maka bisa saja dibatalkan, dalam perdagangan internasional, apabila melanggar Undang-Undang itu bisa saja dibatalkan pembeliannya, walaupun sudah membayar uang muka,” jelas Panglima TNI.