Kementerian Luar Negeri RI menghimbau warga negara Indonesia yang tengah berada di Filipina untuk lebih waspada. Peringatan itu disampaikan menyusul penerapan status darurat militer yang diumumkan Presiden Rodrigo Duterte di kawasan Pulau Mindanao pada Selasa (23/05).

Darurat militer diumumkan Duterte di kawasan itu menyusul penyerangan kelompok bersenjata terhadap kota Marawi. Pertempuran itu menewaskan tiga anggota pasukan keamanan dan mencederai 12 lainnya.

“Sejak beberapa bulan lalu Konsulat Jenderal RI di Davao sudah mengeluarkan seruan kepada WNI di Filipina bagian selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan di sana. Seruan itu belum dicabut (sampai hari ini)," tutur Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui kepada pers, Rabu (24/05).

Iqbal mengimbau WNI di Filipina untuk tetap tenang karena kondisi di Mindanao secara umum normal. Bentrokan militer dan militan, hanya terkonsentrasi di sekitar Marawi. Sejak pertempuran terjadi, militer mengerahkan 500 tentara tambahan ke wilayah itu.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa (22/05) malam, mengumumkan pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao, setelah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan ISIS menyerang kota Marawi. Durtete memperingatkan bahwa darurat militer yang diterapkannya akan sangat keras.

“Saudara-saudaraku bangsa Filipina, jangan takut," kata Duterte di sela-sela kunjungan ke Moskwa yang diakhiri lebih cepat demi menangani krisis ini.

Kepada rakyat Fiipina, Duterte mengatakan, dia akan bersikap sangat keras terhadap terorisme yang mengancam Mindanao. Ia bahkan menyamakan darurat militer yang diterapkannya dengan kondisi serupa di zaman Presiden Ferdinand Marcos yang kemudian memicu aksi massa yang menggulingkannya. “Ini tak berbeda seperti yang pernah diterapkan Presiden Marcos," ujar Duterte.

Durtete mengingatkan bahwa dalam kampanye dia berjanji untuk bersikap keras terhadap para teroris. "Apa yang saya katakan kepada semua orang, jangan paksa saya berbuat ini. Saya harus menjaga kelangsungan Republik Filipina dan keselamatan rakyatnya," tambah dia.