Penetapan dan kesediaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta AM Fatwa. Ia mengaku galau dengan langkah politik Jokowi yang berbeda dengan janjinya saat kampanye Pilgub Jakarta.

Berbicara pada diskusi berjudul “Nasib Jakarta Pasca Jokowi" di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (18/03), kegalauan itu membuatnya menulis surat terbuka untuk sang gubernur. “Setelah deklarasi, hati saya jadi sunyi, hampa, galau. Janji-janji Jokowi ternyata tidak dipenuhi, realitas politiknya tidak seperti itu," ujar Fatwa.

Dalam suratnya itu, Fatwa mengungkapkan kekecewaannya pada Jokowi karena tidak menyelesaikan masa jabatan di DKI Jakarta selama 5 tahun. Ia mengaku sebagai salah seorang yang mendukung Jokowi ketika maju sebagai Gubernur Jakarta.

Fatwa mengaku, sejak kampanye tahap kedua Pilgub DKI 2012, dirinya memberikan dukungan konstruktif, meski disertai berbagai risiko kesalahpahaman sementara publik terhadap dirinya. Namun dengan keyakinan dan perspektif serta penuh harapan, akan keberhasilan pasangan Jokowi-Ahok memimpin pembangunan Jakarta Baru yang diimpikan.

Meski begitu, AM Fatwa mengatakan, secara moral dan etika demokrasi, tentu dirinya harus menghormati keputusan politik itu yang memang merupakan hak politik pribadi dan PDIP.

"Namun secara tanggung jawab moral demokrasi dan asas kepatutan, saya menyayangkan bahwa Gubernur Jokowi telah mengambil langkah politik yang berbeda dengan janji politiknya semasa kampanye," tulis Fatwa.

Dalam suratnya itu, Fatwa mengutip janji Jokowi yang akan memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Namun, kini janji tinggal janji. Bagi Fatwa, surat itu hanya pandangannya sebagai pendukung untuk memberi masukan untuk Jokowi. “Saya pikir itu cukup soft dan paling tidak menjadi pemikiran. Karena untuk meminta Jokowi mundur dari pencapresan tidak mungkin," tandas Fatwa.