Hari ini, Senin (08/06), penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi melalui penjualan kondensat yang melibatkan PT PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas atau yang dahulu bernama BP Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ya betul, hari ini ada jadwal pemeriksaan Sri Mulyani," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak.

Victor mengungkapkan, ada permintaan dari pihak Sri agar pemeriksaan tidak dilaksanakan di Gedung Bareskrim, Kompleks Mabes Polri, tetapi dilakukan di Gedung Kementerian Keuangan. Hingga pagi ini, penyidik belum memutuskan apakah akan memenuhi permintaan itu atau tidak. "Kami tetap maunya di Bareskrim. Kalau sampai nanti ada perkembangan, ya kita akan lihat dulu," kata Victor.

Menurut Victor, keterangan Sri Mulyani dibutuhkan terkait surat persetujuan tata cara pembayaran kondensat yang dikelola BP Migas untuk diolah oleh PT TPPI. "Di media, kuasa hukum Kemenkeu itu boleh bilang bahwa Beliau (Sri) hanya menyetujui cara bayarnya saja bukan berarti menyetujui penunjukan langsung (PT TPPI). Persoalannya di surat itu sudah tertera nama PT TPPI," kata Victor.

Bersamaan dengan pemeriksaan Sri, penyidik juga memeriksa empat orang saksi. Keempat orang itu yakni pejabat keuangan dari PT TPPI dan BP Migas. Pemeriksaan terhadap empat saksi itu merupakan pemeriksaan lanjutan.

Saat ini, Bareskrim tengah mengusut dugaan korupsi penjualan kondensat yang diduga melibatkan PT TPPI, SKK Migas, dan Kementerian ESDM.

Dalam proses penjualan kondensat ini, Polri menilai ada pelanggaran pidana. Pertama, penunjukan langsung PT TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat. Kedua, PT TPPI diduga telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina. Akan tetapi, PT TPPI menjualnya ke perusahaan lain.

Penyidik juga menemukan kontrak kerja sama SKK Migas dengan PT TPPI ditandatangani Maret 2009, namun PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.

Penyidik mengklaim telah mengantongi kalkulasi dari Badan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara akibat dugaan korupsi itu, yakni mencapai US$139 juta. Dalam hal ini, Polri berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana itu.

Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 30 saksi, baik dari pihak SKK Migas, PT TPPI dan Kementerian ESDM. Pada kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni DH, RP dan HW. Dari ketiga itu, hanya HW yang belum diperiksa karena mengaku sakit di Singapura.