Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bus Tranjakarta yang kini disidik Kejaksaan Agung seharusnya menjadi tanggung jawab dari pengguna anggaran, dalam hal ini Dinas Perhubungan.

“Itu pengguna anggaran," ujar calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut kepada pers di Balai Kota, Senin (07/04).

Jokowi menolak disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ia menyontohkan, misalnya dia menyuruh anak buahnya, si pengguna anggaran pergi utara. Namun, anak buahnya ini justru malah pergi ke jurang. “Siapa yang salah? Yang menyuruh ke utara atau yang nyemplung jurang?," ujar Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa semua kontrak lelang pengadaan bus termasuk pengajuan anggaran pembelian bus ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melalui persetujuannya. Namun, sambung dia, anggaran pembelian barang di DKI Jakarta itu, bukan hanya soal bus tranjakarta saja.

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, ada 57 ribu item anggaran lain yang tak mungkin ia kawal satu persatu. Karenanya, ujar dia, ada Inspektorat yang bertugas untuk mengawasi penggunaan anggaran itu.

Seperti diketahui, saat ini, Kejagung telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pengadaan bus Transjakarta tersebut. Kejagung masih terus mengembangkan penyidikan dan tidak tertutup kemungkinan menjerat pihak-pihak lain yang terkait.

Belakangan, banyak pihak mendesak agar Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memeriksa Jokowi atas kasus bus rusak yang dibeli pada 2013 lalu tersebut. Seperti yang disuarakan sejumlah elemen yang menggelar demontrasi di Kejagung beberapa waktu lalu. Jokowi dinilai ikut bertanggung karena penggunaan anggaran pemprov tersebut adalah sepengetahuan dirinya.