Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan salah satu pembenahan yang harus dilakukan dalam soal pajak adalah peningkatan informasi dan data pembayar pajak. Ini menjadi hal penting dalam persoalan pajak yang dihadapi pemerintah.

"Salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan dalam waktu singkat ini ialah perbaikan IT pajak," kata JK saat membuka acara International Confrence on Tax, Investment, and Business (ICTIB) 2016 and 13th Asia Pasific Tax Forum (APTF) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Menurut JK, tidak mungkin pengelolaan pajak saat ini dilakukan secara manual. Pada masa lalu, administrasi pajak masih mungkin dilakukan secara manual karena jumlah transaksi terbatas. Saat ini, transaksi sudah mencapai jutaan, ratusan juta, bahkan miliar transaksi per hari. "Tidak mungkin lagi dengan manual, maka semuanya dengan IT," kata JK.

Perbaikan IT pajak juga dimaksudkan agar pemerintah, kantor pajak, dapat mengatur pajak sebaik-baiknya hingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang adil.

"Tanpa informasi, tidak bisa menimbulkan pertumbuhan yang adil sehingga dikenal istilah memburu di kebun binatang," ujar JK.

JK menekankan pentingnya mendidik dan melatih petugas-petugas pajak untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada masa lalu, pajak masih dianggap sebagai isu domestik masing-masing negara. Namun, perkembangan global, terutama di bidang teknologi informasi, telah membuat pajak menjadi isu internasional. Salah satu penyebabnya adalah munculnya ekonomi digital (digital economy).

Menurut Bambang, perkembangan ekonomi digital, telah banyak membuat perubahan dalam melakukan transaksi.

"Dengan kemajuan internet, transaksi yang dulu dalam bentuk fisik atau riil, berubah menjadi transaksi di dunia maya," kata Bambang.