Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan satu atap di Pemprov DKI. Tujuannya agar minim dari potensi korupsi.

"Tadi sudah disampaikan, nah itu mengenai badan layanan perizinan terpadu, badan pengadaan barang dan jasa. Nah nanti akan ada sistem terintegrasi yang akan disampaikan dan ini dikerjasamakan agar dapat orang terbaik. Nanti mendampingi, sistemnya ada di KPK," kata Jokowi usai menerima KPK dan BPKP di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/05).

Sementara, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang hadir di Balai Kota DKI, menanggapi positif keinginan Pemprov DKI.

Menurut Bambang masalah itu masih perlu didiskusikan. Untuk itulah KPK akan melakukan kerjasama dengan meneken MoU dengan Pemda. Beberapa usulan yang sistemnya sudah diprogram di KPK akan didelivery ke Pemprov DKI.

“Karena kami juga ingin lihat orang-orang baik seperti Pak Jokowi dan Pak Wagub Tjahja Purnama, nah ini orang-orang yang harus didukung," kata Bambang.

Menurut Bambang, KPK dan BPKP akan membangun sistem yang bisa meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Selain mendampingi Pemprov DKI, KPK juga akan melatih PNS Pemprov DKI.

Teknis yang dilakukan KPK menempatkan 1-2 orang di Pemprov DKI, namun untuk saat ini sistem menempatkan orang belum memungkinkan karena SDM KPK sedikit, tak sampai 700 orang.

"Jadi tadi kami berikan sinyal kepada Pak Gubernur, kami akan desain sistem arsitektur SDM kita (KPK) yaitu menempatkan orang. Sekarang ini belum. Cuma dalam arsitektur SDM kita kamui udah desain. Jadi harus ada jejaknya. Jadi sebarkan virus kebaikan bukan hanya virus cinta," kata Bambang.