Protes sosial menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai wilayah di Indonesia, Selasa (27/03) meluas. Pelibatan TNI dalam mengawal unjuk rasa terutama mengamankan objek-objek vital dipandang tepat.

Setidaknya demikian pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego. Kerjasama yang dilakukan Polri dan TNI dalam menangani eskalasi demonstrasi ini dipandang baik, untuk menjaga jangan sampai objek vital mengalami gangguan.

“SBY sempat mengatakan TNI dilibatkan dalam dinamika politik yang mengganggu, dengan menjaga objek vital. Sudah benar kok, jangan karena demo, aktivitas tol, bandara dan lain-lain menjadi terganggu. Saya kira ini serius, cara-cara blokir tol, bandara, pelabuhan sangat mengganggu," ujar dia.

Diakui Indria, pelibatan TNI mengawal eskalasi demontrasi adalah pilihan sulit dan dilematis. Pada satu pihak, tak ingin pengalaman sikap represif TNI pada masa lalu terulang kembali. Tapi disisi lain, unjuk rasa besar-besaran ini perlu dikawal dengan baik.

Kata Indria, bila TNI tidak diperbantukan, Polri akan kewalahan mengamankan aksi unjuk rasa. “Kalau tentara tidak masuk, Polri akan kewalahan. Pengunjuk rasa lebih takut tentara daripada Polri," ujar dia setengah berkelakar.

Bagi peneliti politik ini, instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengerahkan TNI untuk mengamankan objek vital saat terjadi unjuk rasa besar-besaran sudah tepat. Bahkan, Indria menyarankan perlu dibuat aturan main yang lebih jelas agar pelibatan TNI ini tidak diperdebatkan lagi.